Tarakan (BERANDATIMUR) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara memberikan perhatian serius terhadap penurunan stunting dengan menyelaraskan program strategis yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen TP, menegaskan komitmen pemerintah tidak pernah kendur. Di mana Pemprov Kaltara terus melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam penurunan stunting.
“Targetnya sudah sangat jelas, menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Sesuai dengan target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Bahkan bukan tidak mungkin, dengan sumber kekayaan Provinsi Kaltara yang melimpah berupa sumber protein, kita dapat menurunkan prevalensi stunting menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan,” ungkap Wagub Kaltara.
Hal ini disampaikan pada rapat kerja daerah Program Bangga Kencana dan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Kamis 22 Juni 2023.
Hadir dalam rakerda tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara, Rachmawati Zainal, Perwakilan dari Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dwi Listyawardani.
Yansen mengatakan pada 2030 angka Stunting di Kaltara bisa tercapai nol persen sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGS).
Oleh karena itu, dalam mengejar target penurunan stunting, dia mengajak kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota, harus berinvestasi pada intervensi gizi sejak dini. Investasi ini menjadi kunci yang akan membentuk masa depan Kaltara.
Wagub mengatakan, menjadi tantangan besar bagi seluruh stakeholder. Untuk itu, Ketua TPPS Provinsi Kalimantan Utara, bupati dan walikota serta ketua TPPS kabupaten/kota, untuk serius mensinergikan sektor kehatan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pengembangan sarana dan prasarana wilayah dalam penanganan stunting.
Bahkan Wagub Kaltara meminta juga agar anggaran percepatan penurunan stunting benar-benar dapat dirasakan dengan tepat sasaran.
Selanjutnya, perangkat daerah di kabupaten/kota agar memastikan intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia dan dapat menjangkau kelompok sasaran. Yaitu, kelompok remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
“Saya juga meminta kepada para akademisi, LSM, swasta, mitra pembangunan dan media agar mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari semua elemen,”tuntasnya. (dkisp)
