Home / Nasional

Senin, 31 Juli 2023 - 13:42 WIB

Cegah Penyalahgunaan Jabatan Terulang, Jokowi Akan Evaluasi Penempatan TNI di K/L

Jakarta (BERANDATIMUR) – Polemik yang terjadi pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap dua oknum perwira TNI di tubuh Basarnas menjadi perhatian serius Presiden Jokowi.

Akibat terjadinya saling klaim kewenangan antara KPK dan Puspom TNI atas penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan dua oknum TNI.

Sebelumnya pimpinan KPK minta maaf kepada Puspom TNI atas status tersangka bagi Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dengan Letkol Afri Budi Cahyanto.

OTT kedua oknum perwira TNI terkait dengan dugaan suap sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI.

Polemik ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil.

“Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya,” kata Jokowi di Inlet Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin 31 Juli 2023.

Dikutip dari detikcom, Jokowi memastikan akan mengevaluasi seluruh kementerian dan lembaga. Alasannya, dia tak menginginkan ada penyelewengan anggaran terjadi di tempat-tempat penting.

“Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” ujar Jokowi. (***)

Editor: M Rusman

Jangan Lewatkan  Hanya 8 Hari KPK Hatrick OTT, 2 Kepala Daerah Diamankan. Siapa Giliran Berikutnya

Share :

Baca Juga

Nasional

Mentan SYL tak Hadiri Panggilan KPK, Minta Diperiksa 27 Juni 2023

Nasional

Polemik Piala Dunia U-20, Pesan Menohok Jokowi: Jangan Campuradukkan Olah Raga dengan Politik

Nasional

Wisuda TK-SMA Memberatkan Orangtua/Wali, Kemendikbud Ristek: Tak Wajib Diikuti

Nasional

Jenderal Bintang 3 Tersangka KPK, Punya Pesawat Pribadi

Ekonomi-Bisnis

Kapolri: Tindak Tegas Penyelundupan Pakaian Bekas (Cakar)
Jokowi Geram, TNI Polri Masih Impor Pakaian Seragam

Nasional

Dapat Bisikan dari Luhut, Jokowi Geram TNI-Polri Masih Impor Pakaian Seragam dan Sepatu

Nasional

Penetapan 2 Oknum TNI Jadi Tersangka Suap Basarnas, Danpuspom TNI: Menyalahi Prosedur

Nasional

Sistim Pemilu Proporsional Tertutup Bisa Diterapkan pada 2024