Tarakan (BERANDATIMUR) – Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan jaminan kualitas produk UMKM dengan mewajibkan sertifikat halal.
Sertifikat halal ini juga berfungsi menjamin kepercayaan konsumen dalam menjaga kompetisi untuk bertransformasi ke dalam ekosistem digital.
Menyadari signifikansi sertifikat halal ini, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menggelar Forum Digitalk dengan tema “Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM” pada Sabtu 19 Agustus 2023.
Pembicara utama, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, R. Wijaya Kusumawardhana, menyoroti pentingnya sertifikasi halal mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
“UMKM harus menjadi pelaku terdepan dalam mengambil peluang dari industri pariwisata halal, yang merupakan pasar yang menjanjikan. Pertumbuhan wisatawan muslim global terus meningkat seiring dengan peningkatan belanja mereka,” kata Wijaya.
Terkait hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pada 17 Oktober 2024 akan diberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk 3 jenis produk yaitu makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
Forum ini melibatkan pelaku UMKM dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Hasriani, serta pejabat dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan, acara tersebut juga menandai pemberian sertifikat halal kepada 30 UMKM yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada UMKM untuk memasuki era digital dan meningkatkan daya saing produk melalui kualitas dan keamanan yang dijamin oleh sertifikat halal. (dkisp)
