Nunukan (BERANDATIMUR) – Hasil kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan, Kaltara terkait penyebab bencana alam banjir di wilayah Krayan ditanggapi keras oleh legislator DPRD Nunukan.
Dalam hasil kajian yang menyebutkan bencana alam banjir yang menerjang tiga kecamatan di wilayah Krayan hingga merusak sejumlah fasilitas infrastruktur seperti jembatan hingga merusak puluhan hektar lahan persawahan dianggap salah satu penyebabnya hutan yang gundul.
Gat, legislator DPRD Nunukan yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Kamis, 21 September 2023 menyatakan, banjir yang melanda wilayah Krayan sama sekali bukan disebabkan oleh hutan gundul. Tetapi memang semata-mata tingginya intensitas hujan akhir-akhir ini.
Jika dikatakan, bencana banjir di wilayah yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia ini disebabkan oleh hutan yang gundul, seolah-olah menyalahkan masyarakat. “Saya tidak sepakat apabila BPBD Nunukan menganggap banjir yang melanda wilayah Krayan karena hutan yang gundul. Seolah-olah menyalahkan masyarakat,” tegas Gat.
Ia mengatakan setelah membaca hasil kajian dari BPBD Nunukan tersebut hanya pengamatan dan bukan hasil penelitian. Mungkin saja, BPBD Nunukan hanya melihat kawasan dari Long Bawan menuju Lembudud dimana termasuk kawasan hutan gambut.
Area-area hutan gambut ini berada di pinggir jalanan poros antar kecamatan di wilayah itu, dimana kondisinya memang sudah seperti itu alias kurang ditumbuhi kayu atau tanaman hutan lainnya sejak nenek moyang dahulu kala. “Daerah-daerah (hutan gambut) itu memang begitu modelnya bukan baru sekarang seolah-olah sengaja digunduli,” ucap Gat melalui sambungan telepon.
Gat mengatakan kondisi di wilayah Krayan sangat jauh berbeda dengan kondisi hutan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
Oleh karena itu, dia menyiratkan tidak terima hasil kajian BPBD Nunukan ini bahwa banjir di wilayah Krayan salah satu penyebabnya adalah hutan gundul. Ia menyebutkan, andai hutan di hulu sungai di perbatasan Kecamatan Krayan Timur dan Krayan Selatan yang gundul bisa saja dianggap penyebab banjir tersebut.
“Tetapi faktanya kan tidak seperti itu. Kawasan hutan di hulu sungai itu tetap asri yang mana merupakan hutan tua yang tidak pernah tersentuh sama sekali,” ujar dia.
Legislator ini menilai hasil kajian BPBD Nunukan tidak memiliki dasar yang ril atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu, dia mempertanyakan akurasi dari hasil kajian tersebut.
Bahkan dia meminta kepada BPBD Nunukan agar benar-benar mendatangi lokasi untuk melihat fakta yang sebenar-benarnya agar kajian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau BPBD (Nunukan) mau buat kajian maka buatlah yang benar. Datanglah di Krayan supaya hasil kajiannya dapat menjadi referensi semua orang atau menjadi referensi provinsi dan menjadi referensi nasional mengenai persoalan disana,” harap Gat.
“Jangan membuat kajian yang bisa bias seolah-olah menyalahkan masyarakat padahal bencana banjir disana benar-benar faktor alam,” ungkap dia.
Hasil Kajian Cepat BPBD Nunukan yang ditandatangani Muliyadi tertanggal 20 September 2023 menyebutkan, puluhan hektar lahan persawahan di Kecamatan Krayan Barat, Krayan Timur dan Krayan yang rusak akibat banjir tersebut. Kemudian, sejumlah fasilitas jalan seperti jembatan hanyut sehingga memutus akses aktivitas masyarakat,
Bahkan aktivitas persekolahan pun terpaksa diliburkan sehingga BPBD Nunukan menyarankan akibat dari bencana banjir itu agar ditetapkan siaga darurat bencana banjir di wilayah itu. (Redaksi)
