Nunukan (BERANDATIMUR) – Rekaman suara (voice note) yang beredar luas di media sosial (medsos) diduga suara Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid yang disampaikan kepada Lurah Nunukan Barat Zuljiansyah ditengarai berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Namun, Lurah Nunukan Barat menegaskan, tidak tahu menahu soal persepsi masyarakat terhadap narasi dalam rekaman suara yang mengaitkan dengan politik. Pada itinya, kata dia, hanya fokus pada data warga penerima bansos sembako yang diminta oleh Bupati Nunukan tersebut.
“Saya tidak tahu menahu soal rekaman suara kalau ada yang mempersepsikan ke arah politik. Saya sebagai lurah di sini hanya ingat narasi yang berkaitan dengan data warga penerima bansos saja,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa, 30 April 2024.
Namun dia mengaku, pemilik suara dalam rekaman itu adalah Bupati Nunukan (Hj Asmin Laura Hafid) yang disampaikan langsung kepadanya pada awal Maret 2024. “Saya terima rekaman suara itu pada pertengahan bulan Maret (2024) ke bawah. Yang jelasnya bukan akhir bulan (Maret 2024),” ujar dia.
Setelah menerima perintah secara langsung dari Bupati Nunukan, Zuljiansyah pun mengaku langsung menghubungi Ketua Forum RT se Kelurahan Nunukan Barat agar disampaikan kepada Ketua RT lainnya termasuk empat RT di Sebakis. Untuk menyetorkan data warga penerima bansos untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Nunukan.
Ketika ditanyakan maksud dari rekaman suara yang menyebutkan “Ketua RT dikita”, Lurah Nunukan Barat ini tidak mau mengomentarinya terlalu jauh dengan alasan menghindari persepsi yang negatif dari masyarakat. Ia mengatakan, setiap orang memiliki persepsi masing-masing namun pihaknya tidak mau menanggapinya.
Begitu juga dengan adanya nama institusi kepolisian yang sebutkan dalam rekaman, dia pun meminta agar menanyakan langsung kepada lembaga itu. Sebab, lanjut Zuljiansyah, mengenai viralnya rekaman suara itu sempat mengagetkan karena mendapatkan telepon dari sejumlah pihak termasuk aparat kepolisian Polres Nunukan.
“Saya kaget juga tiba-tiba ditelepon banyak orang termasuk wartawan dan aparat kepolisian. Pada malam itu kalau tidak salah malam Jumat, saya langsung dipanggil ke Polres Nunukan untuk mengklarifikasi soal rekaman suara itu,” terang Lurah Nunukan Barat ini.
Perihal suara dalam rekaman yang menyinggung soal data yang diminta dari Ketua RT agar disetor bulan depan, banyak yang mempersepsikan berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak 2024. Dimana, suami Bupati Nunukan menjadi salah satu kandidat Calon Bupati Nunukan yang bakal ikut bertarung nantinya.
Mengutip unggahan netizen bernama Hamseng yang menanggapi “voice note” dalam akun media sosialnya pada Senin, 29 April 2024 atau 13 jam sebelumnya bahwa Bupati Nunukan telah dimintai klarifikasi oleh aparat kepolisian di rumah pribadinya pada Kamis, 25 April 2024.
Hamseng menulis, Bupati Nunukan mengakui suara dalam rekaman yang viral yang ditujukan kepada Lurah Nunukan Barat itu adalah suaranya. Alasan Bupati Nunukan kepada aparat kepolisian, perintah pengumpulan data warga lengkap dengan NIK dan nomor telepon untuk mengetahui jumlah penerima bansos sebelum disalurkan pada Selasa, 26 Maret 2024.
Mengenai ucapan SMS BOM bekerja sama dengan kepolisian tanpa menyebut nama Polresnya, Bupati Nunukan berdalih bahwa pernyataan itu keluar secara frontal atau spontan dari mulutnya karena menilai polisi sangat dekat dengan masyarakat sehingga mudah dalam penggalangan keamanan dalam pembagian bansos.
“Kalimat SMS BOOM itu hanya mengada-ada. sekedar menakut-nakuti lurah agar cepat mengumpulkan data dan Bupati Nunukan meminta maaf kalau rekaman dimaksud mempengaruhi hubungannya dengan kapolres,” tulis Hamseng yang juga pendiri dan pembina Yayasan Nunukan Heersen Juctice ini.
Berdasarkan analisa pribadinya sekaitan dengan klarifikasi Bupati Nunukan kepada aparat kepolisian, Hamseng dalam unggahannya menyimpulkan, apa yang disampaikan oleh Bupati Nunukan secara akal sehat sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan.
Hamseng juga meminta, kasus ini ditangani langsung minimal Polda Kaltara untuk menjamin obyekltifitas atas permasalahannya.
Pendiri Yayasan Nunukan Heersen Juctice yang beralamat di Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan ini mengatakan, voice note Bupati Nunukan yang viral itu sulit ditafsirkan lain bahwa tidak ada kaitannya dengan politik khususnya menjelang pilkada 2024.
“Sulit ditafsirkan lain jika dicermati seluruh isi dari voice note tersebut,” sebut Hamseng. (redaksi)
