NUNUKAN — Pemerintah Kabupaten Nunukan memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp1,7 triliun. Sebagaimana disampaikan Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri pada rapat paripurna ke-5 masa sidang I di Ruang Rapat DPRD Nunukan pada, Senin 24 Nopember 2025.
Bupati Nunukan ini menjelaskan, struktur pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah yang direncanakan tahun depan (2026) masih bisa mengalami perubahan ketika pembahasan bersama dengan DPRD Nunukan. “APBD 2026 masih bersifat rancangan dan akan dibahas lebih lanjut dengan DPRD untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan daerah,” ucap Irwan Sabri dalam rapat paripurna tersebut.
Ia menyebutkan, pendapatan daerah pada 2026 diestimasikan sebesar Rp1.797.258.772.739,20 atau turun 4 persen (Rp76 miliar) dibandingkan tahun sebelumnya (2025) yang mencapai Rp1.874.178.296.237. “Pendapatan mengalami penurunan sekitar Rp76 miliar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” ungkapnya.
Kemudian belanja daerah pada 2026 direncanakan sebesar Rp1.992.700.393.669,40, angka ini turun Rp150,5 miliar atau sekitar 7 persen dari total belanja tahun 2025 yang mencapai Rp2,14 triliun. “Penurunan belanja ini dilakukan melalui evaluasi program yang dianggap tidak prioritas atau belum mendesak,” jelasnya.
Untuk pos pembiayaan, penerimaan pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp198.441.620.929,20. Nilai tersebut naik 32 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp150 miliar. Kenaikan pembiayaan bersumber dari prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025, dana alokasi khusus tersisa, bantuan keuangan program kesehatan, dan DBH-DR.
“Penerimaan pembiayaan akan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah dan menutup defisit APBD 2026,” tambah Irwan seraya menegaskan bahwa penyusunan APBD tetap mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, RKPD 2026, serta Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang telah disepakati sebelumnya.
Ia menambahkan, angka yang disusun belum termasuk alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga masih ada ruang penyesuaian. “Dalam pembahasan nanti, tentu ada penyesuaian lagi sesuai alokasi final dari provinsi,” tuturnya.
Terhadap penyampaian nota penjelasan APBD 2026 tersebut, pemerintah daerah berharap pembahasan APBD berjalan tepat waktu sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, harap Bupati Nunukan. (*)
