Nunukan (berandatimur.com) – Sebanyak sembilan perangkat desa di Kabupaten Nunukan, Kaltara tercatat ikut kontestasi pemilu legislatif pada 2019.

Kesembilan perangkat desa tersebut masing-masing tujuh kepala desa (kades), satu orang sekretaris desa (sekdes) dan satu orang pejabat desa setingkat kepala urusan (kaur).

Hal ini dibenarkan pula oleh Abdul Rahman, Divis Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Ia menegaskan, pihaknya berwenang melakukan pengawasan semata terhadap aparat desa yang ikut nyaleg. Sedangkan masalah urusan administrasi menjadi domain KPU Nunukan.

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan, apabila perangkat desa terlibat politik maka harus mengundurkan diri dari jabatannya, sebut Abdul Rahman.

Baca Juga:  Ada sinyal bakal tak maju di Pilpres 2024, Prabowo: Capres tak harus saya

Kemudian, aturan lainnya yang mengatur soal perangkat desa harus mundur apabila ikut menjadi caleg (calon legislatif) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menegaskan, bagi jabatan pemerintah dan jabatan lain yang gajinya bersumber dari pemerintah harus mengundurkan diri.

Secara terpisah, Ketua KPU Nunukan, Dewi Sari di Nunukan, pada hari yang sama mengatakan, kesembilan perangkat desa yang menjadi caleg telah mengajukan pengunduran dirinya kepada atasannya.

Hanya saja, dokumen resmi pengunduran diri tersebut belum diterima karena memang masih dalam proses.

Baca Juga:  Surat Dinas KPU RI Nomor 789, KPU Nunukan: Parpol Dapat Mengganti Calon Usungan

Oleh karena itu, KPU Nunukan memberikan tenggang waktu tiga hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) agar surat resmi pengunduran dirinya telah diserahkan oleh parpol masing-masing. (***)

Editor: M Rusman

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here