SEBATIK – Video yang beredar di saluran media sosial dengan pernyataan yang diucapkan agak keras dari intonasi suaranya terkesan ditujukan kepada individu telah diklarifikasi.
Hal ini juga menanggapi adanya “pamflet” yang beredar luas melalui saluran media sosial.
Video tersebut berkaitan dengan tuntutan masyarakat Desa Lapri Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan dimana menjadi lokasi keberadaan Embung Lapri.
Tuntutan masyarakat terkait permintaan penyelesaian ganti rugi lahan pembangunan Embung Lapri yang disampaikan LSM Pallawa ini melalui saluran video.
Pernyataan dalam video itu, ketika membacakan sejumlah tuntutan masyarakat dengan suara agak keras dan terkesan personal, sehingga dipersepsikan “negatif” seolah-olah ditujukan personal kepada Wakil Bupati Nunukan Hermanus.
Meskipun apabila didengarkan secara seksama video itu, pria yang membacakan pernyataan sikap tersebut tetap mengikutsertakan nama Bupati Nunukan H Irwan Sabri sebelum menyebut nama Wakil Bupati Nunukan Hermanus apabila menyebut Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Mungkin adanya suara agak keras dengan intonasi yang diucapkan berulang-ulang inilah, yang menyebabkan ketersinggungan karena dianggap “menyerang” secara pribadi Wakil Bupati Nunukan.
Video yang beredar tersebut, tiga orang laki-laki mengenakan baju warna merah maroon ditengarai pengurus inti LSM Pallawa.
Berkaitan dengan video yang dianggap “menyerang” Wabup Nunukan secara pribadi, maka muncullah “pamflet” yang diedarkan pihak tertentu agar LSM Pallawa mengklarifikasi pernyataannya itu.
Untuk mencegah ketersinggungan secara meluas, maka LSM Pallawa mengklarifikasi video yang dibuat dan beredar luas itu melalui rilis dan video juga.
Ini bunyi klarifikasi yang diedarkan LSM Pallawa melalui rilis tanpa mencantumkan identitas pengurusnya:
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
“Salus populi suprema lex” Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
**PERNYATAAN RESMI LSM PALLAWA**
Menanggapi berbagai tanggapan masyarakat atas video pernyataan sikap LSM PALLAWA terkait penyelesaian ganti rugi lahan Embung Lapri, kami perlu menyampaikan beberapa hal.
LSM PALLAWA menegaskan bahwa pernyataan sikap yang kami sampaikan merupakan bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh hukum dan ditujukan kepada Pemerintahan Kabupaten Nunukan H. Irwan sabri-Hermanus dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Kritik tersebut sama sekali tidak ditujukan kepada suku, etnis, ras, maupun golongan mana pun.
Penyebutan nama pejabat dalam pernyataan sikap dilakukan semata-mata karena yang bersangkutan memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Intonasi yang tegas dan lantang merupakan bentuk penegasan sikap organisasi, bukan bentuk penghinaan, bukan kebencian, atau permusuhan terhadap pribadi maupun terhadap masyarakat adat
Kami menghormati seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang budaya. Masyarakat adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari persaudaraan dan keberagaman yang harus terus kita jaga bersama.
LSM PALLAWA akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab, berdasarkan hukum, data, dan kepentingan masyarakat.
Tertanda,
**LSM PALLAWA**
Cc. Jalan ahmad yani rt. 09 desa sungai nyamuk kec. Sebatik timur, kab nunukan, prov kaltara.
Sekian dan terima kasih
Wassalamu alaikum wr wb.
Klarifikasi yang sama juga disampaikan melalui video yang disampaikan oleh orang yang sama namun pakaian yang dikenakan berbeda.
Pada video klarifikasi ketiganya memakai baju warna krem. Namun nama masing-masing tidak tampak dengan jelas.
Media ini berusaha mencari identitas pengurus dari LSM ini dengan menghubungi pihak yang mengunggah rilis klarifikasi tersebut. Hanya saja, belum ada jawaban hingga berita ini ditayangkan. (*)
