Akademisi Unhas: Tidak semua daerah siap membangun inkubator bisnis

TIdak Semua Pemda Bersedia Bangun Inkubator Bisnis
Dosen Manajemen Pemasaran UNhas Andi Nur Bau Massepe

Makassar (BERANDATIMUR) – Akademisi Universitas Hasanuddin Andi Nur Bau Massepe selakau dosen Bisnis Manajemen menilai tidak semua daerah bersedia membangun inkubator bisnis.

Namun, sejumlah pemerintah daerah mulai gencar untuk membangun inkubator bisnis sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 dan Undang-Undang Cipta Tenaga kerja dalam menciptakan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja dan penggerak perekonomian di daerah.

Dalam membangun inkubator bisnis, kata dosen pemasaran Unhas ini, menyebutkan ada lima aspek yang perlu diperhatikan. Yakni memahami legalitas dan filosofi dasar inkubator bisnis, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang NSPK Inkubator Wirausaha, membuat SK kelembagaan, dan SK pengelola minimal 3-4 orang sebagai tim manajemen, menjalin kerja sama dan mencari investor serta pendanaan dari kementerian seperti PPBT dari Kemenristekdikti, startup industri, berbagai pendanaan lain dari swasta.

Baca Juga:  Mahasiswa UNM temukan aplikasi monitoring kebocoran gas LPG

Andi Nur Bau Massepe, juga Senior Managing Partner ACMF Indonesia ini menyatakan masih banyak hal yang belum dipahami pemda terutama perihal aturan dalam membuat SK kelembagaan.

Untuk mengatasi masalah yang ada, alumni Universitas Gadjah Mada ini menawarkan solusi dengan membuat rencana kerja terstruktur, dan mengadakan pendataan jumlah UKM, pendanaan hibah, serta menjalin kerja sama dengan investor.

Dosen Unhas ini menjelaskan inkubator bisnis merupakan lembaga pendamping, yang bertujuan untuk memperkuat manajemen usaha, memperoleh akses pasar, dan mendukung dalam hal inovasi produk yang lebih baik.

Baca Juga:  UMKM Kian Menjamur, Ekonomi Nunukan Berjalan Normal?

“Secara konsep inkubator bisnis ini memiliki peran sebagai lembaga pendamping dan perantara yang dapat membantu para pelaku wirausaha baru yang dalam fase perkembangan agar risiko kegagalan bisnisnya dapat diminimalisir,” tutur penggiat UMKM ini.

“Inkubator bisnis memiliki nilai jual bagi Pemda untuk membangun ekonomi berbasis inovasi, oleh karena itu saya mengharapkan bahwa program satu inkubator di daerah dapat dimanfaatkan oleh bupati dalam menggerakkan ekonomi dan bisnis di daerahnya, khususnya yang menyasar pelaku UKM,” harapnya. (mg02)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here