Jakarta (berandatimur.com) – Perjuangan panjang Pemerintah Indonesia agar bisa menguasai hasil sumber daya alam (SDA) di tanah Papua, akhir terkabulkan.

Realisasi penguasaan itu dituangkan dalam kesepakatan perjanjian HoA (Head of Agreement) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport-McMoran yang berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (12/7).

Pada perjanjian itu disebutkan Pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Perjanjian HoA ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Freeport.

Baca Juga:  Triwulan I-2021: Ekonomi Indonesia turun 0,74 persen (y-on-y), Papua-Maluku naik 8,97 Persen

Menteri BUMN, Rini Soemarni mengatakan, total nilai kesepakatan ini mencapai USD3,85 miliar dimana PT Inalum yang mengambil alih partisipasi interest dari Rio Tinto dan Indocopper.

Oleh karena itu, kepemilikan PT Inalum bertambah dengan kepemilikan negara sebelumnya menjadi 51,38 persen. “Angkanya sudah kami lock,” ujar Rini.

Ia menambahkan perjalanan panjang selama dua tahun, akhirnya divestasi ini bisa terwujud dan PT Inalum selaku pengelola Freeport.

“Semoga pengelolaan saham Freeport ini dapat dilakukan dengan baik oleh PT Inalum. Berkat ridho Allah perjalanan panjang hampir dua tahun akhir cita-cita terwujud dengan menguasai 51 persen sahamnya,” kata Rini.

Baca Juga:  Proyek Jalan Kisruh? Kapal Feri tak Beroperasi di Seimenggaris

Kemudian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, perjanjian HoA ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua.

Penguasaan 51 persen saham, maka akan meningkatkan pengolahan tambang yang nantinya juga dimiliki masyarakat Papua, ujar dia sebagaimana dikutip dari Sindonews

Ada tiga poin yang disepakati dalam divestasi ini adalah usaha pertambangan khusus atau IUPK dan bukan dari Kontrak Karya, membangun fasilitas pengolahan smelter di dalam negeri dan penerimaan negara.

“Jadi agregat totalnya lebih besar IUPK dibandingkan penerimaan melalui Kontrak Karya yang ada selama ini,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga:  UKM Jadi Indikator Ekonomi Masyarakat, Laura Dorong Produk Berdaya Saing 

Sedangkan, Presiden dan CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson mengaku senang setelah kesepakatan divestasi saham Freeport dapat terwujud.

Kesepakatan ini, kata dia, akan membuat produksi pertambangan Freeport lebih tinggi. “Ini perjalanan yang panjang dan kami menyepakati bebeapa perjanjian yang diberikan. Ini bakal meningkatkan produksi Freeport,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here