Amran HB: 2020, Sekolah Belum Diakreditasi tak Dapatkan Dana BOS

SULAWESI BARAT (berandatimur.com) – Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bagi sekolah yang belum diakreditasi tidak akan mendapatkan dana BOS dan bantuan beasiswa.

Ketua BAN-S/M Provinsi Sulbar, H Amran HB di Mamuju, Sabtu (8/3) meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama kabupaten/kota dan pihak sekolah serius memperhatikan masalah akreditasi karena berdampak pada anggaran bersangkutan.

“Jangan sampai diremehkan masalah akreditasi ini karena dampaknya bagi sekolah sangat besar,” ujar Amran HB.

Permasalahannya adalah sekolah yang belum diakreditasi tidak akan diberikan dana BOS dan bantuan beasiswa atau sejenisnya.

Diselah-selah rakor lewat via telepon, Sekertaris BAN-S/M Provinsi Sulbar Husain Alfulmasi menyatakan, sasaran akreditasi tahun 2019 sebanyak 775 sekolah/madrasah.

Baca Juga:  Diklat Penguatan Ditutup, Kepsek se-Polman Diminta Visioner

Ada dua jenis akreditasi yakni pengulangan dan baru.

Pada kesempatan itu, dia mengingatkan, pada 2019 terdapat 10 sekolah/madrasah yang telah dimerger dan dua sskolah ditutup atau tidak bisa beroperasi lagi serta tidak terakreditasi.

Akibat sekolah yang tidak terakreditasi khususnya SMA, SMK dan MA lulusannya tidak bisa melanjutkan pendidikan qdan tidak bisa mendapatkan beasiswa perguruan tinggi.

Sehubungan dengan pengakreditasian sekolah di Provinsi Sulbar, BAN-S/M menggelar rapat koordinasi di Hotel d’Maleo Kota Mamuju.

Ketua Pelaksana Akreditasi Sekolah dan Madrasah mengikuti rakor BAN-S/M se Sulbar di Kota Mamuju, Jumat (8/3)

Rakor ini dihadiri Disdikbud, Kemenag dan Ketua Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (KPA-S/M) se Provinsi Sulbar.

Baca Juga:  Kabur dari Ponpes, Santri Kelas V Curi Motor

Kadis Dikbud Provinsi Sulbar H Arifuddin Toppo saat membuka rakor menyampaikan bahwa akreditasi sekolah/madrasah adalah penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan.

Hasilnya akan diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional yang diakomodasi Badan Akreditasi Nasional (BAN-S/M), kata dia.

Kadisdikbud Sulbar ini menambahkan, akreditasi bagi sekolah/madrasah merupakan alat regulasi diri (self regulasi) agar mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan perbaikan dari kelemahan yang dimilikinya.

Baca Juga:  Wabah COVID-19, Bupati Polman Layani Rakyat di Ruang Terbuka

Arifuddin Toppo pun mendorong BAN-S/M Provinsi Sulbar untuk bisa bekerja secara profesional dan akan mengusahakan memberikan bantuan dana sesuai dengan aturan dan kemampuan daerah.

Namun dia katakan, ke depannya pemberian bantuan menjadi skala prioritas bagi sekolah yang sudah diakreditasi. (*)

Penulis : Almadar Fattah
Editor  : M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here