NUNUKAN (berandatimur.com) – Pemerintah Kabupaten Nunukan pernah mendeklarasikan mewajibkan aparatur sipil negara dijajarannya menggunakan elpiji produk dalam negeri “bright” kelihatannya terancam gagal.
    Sejak dideklarasikan beberapa bulan lalu di Hotel Laura yang dihadiri PT Pertamina hingga saat ini belum bisa diwujudkannya.
    Sehubungan dengan belum adanya geliat yang nampak dari deklarasi itu, Sekretaris Dinas Perdagangan Pemkab Nunukan, Hasan Basri mengakuinya dengan alasan surat edaran Bupati Nunukan belum diterbitkan.
    Oleh karena itu, anjuran kewajiban bagi ASN menggunakan elpiji produk dalam negeri belum berjalan maksimal.
    Surat edaran tersebut, kata dia, masih dalam tahap pengkajian untuk menemukan formulasi yang tepat agar ASN di jajaran Pemkab Nunukan mau meninggalkan elpiji produk Malaysia yang telah digunakan sejak puluhan tahun.
    “Memang anjuran mewajibkan ASN di Kabupaten Nunukan agar bersedia menggunakan elpiji milik PT Pertamina jenis bright itu belum berjalan. Karena surat edaran Bupati Nunukan belum terbit,” beber dia di Nunukan, Rabu (5/12).
    Elpiji bright berat 12 kilo gram tersebut produk PT Pertamina diharapkan terdistribusi baik di wilayab perbatasan dimana maayarakatnya sangat tergantung oleh produk luar negeri dari Malaysia terutama gas elpiji.
    Sehubungan dengan ketergantungan itulah, maka pemerintah melalui PT Pertamina bekerja sama dengan Pemkab Nunukan untuk memasarkan elpiji merek bright tersebut mulai dari jajaran ASN dulu.
    Namun, Pemkab Nunukan tampak terkendala karena tidak mampu bersaing dengan elpiji produk Malaysia dengan berat 14 kilo gram..
    Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah mewajibkan ASN Pemkab Nunukan untuk menggunakan elpiji bright tersebut dimana masih mencari formulasinya agar tidak.memberatkan dari segi harga.
    Hasan Basri mengatakan, meskipun surat edaran Bupati Nunukan soal kewajiban ASN menggunakan elpiji bright belum terbit. Tetapi sebagian ASN di daerah itu dengan kesadaran sendiri mengganti elpiji Malaysia dengan produk dalam negeri.
    “Sudah banyak ASN dengan kesadaran sendiri sudah memakai elpiji dalam negeri. Memang belum maksimal,” aku dia.
    Untuk mewujudkan hasil deklarasi penggunaan elpiji dalam negeri tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan telah berkoordinasi dengan Bankaltimtara soal sistim pembayaran tabung elpiji jenis bright ini.
    Akhirnya disepakati, tabung elpiji bright dengan isi gas 12 kilo gram seharga Rp580.000 dapat diangsur.
    Langkah ini diharapkan dapat meringankan ASN di Kabupaten Nunukan untuk memiliki tabung elpiji bright tersebut.
    Hasan Basri juga mengakui, mengganti tabung elpiji produk Malaysia dengan bright memang ada kendala.
    Kendala yang dimaksudkan adalah ASN setempat telah menggunakan tabung elpiji Malaysia sejak puluhan tahun. Kemudian, harga gas elpiji Malaysia dianggap lebih murah dan mudah mendapatkannya.
    Namun Hasan Basti berjanji, ke depannya ketersediaan gas elpiji bright akan dipenuhi sesuai kebutuhan.
    Soal surat edaran yang akan diterbitkan Pemkab Nunukan, Hasan Basri menyatakan, masih dalam tahap pengkajian demi menemukan formulanya yang tepat dengan harapan diterima oleh ASN atau tidak menimbulkan permasalahan..
    Hasan Basri optimis, wacana mewajibkan ASN menggunakan elpini bright akan terlaksana dengan baik. Bahkan akan disosialisasikan agar ASN sadar sendiri meninggalkan produk Malaysia meskipun harga lebih murah. (***)

 

Baca Juga:  Gubernur Kaltara Gerak Cepat Tangani Jalan Longsor Sebatik
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here