Tuntutan Mahasiswa Nunukan
Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) -Penanganan dan dampak kebakaran hutan menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Oleh karena itu, Kapolres Nunukan Kalimantan Utara, AKBP Teguh Triwantoro meminta Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara perlu direvisi.

Pergub Kaltara Nomor 47 Tahun 2018 pada BAB V hanya melarang pembukaan lahan bagi korporasi sementara masyarakat adat tetap diberikan keleluasaan membuka lahan tanpa ada sanksi.

“Pergub Kaltara nomor 47 Tahun 2018 perlu direvisi karena tidak melarang masyarakat adat untuk membuka lahan,” ucap Kapolres Nunukan, Rabu, 25 September 2019.

Ketegasan Kapolres Nunukan ini tentunya perlu mendapatkan perhatian sehubungan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat pula terjadi atau dilakukan oleh masyarakat secara pribadi.

Baca Juga:  Benarkah Terjadi Penjualan BBM Tak Resmi? Ibu Ini Makelarnya Dilaporkan Menipu

Masyarakat dapat membuka lahan tanpa ada sanksi apabila menyebabkan karhutla. Makanya itu, Pergub Kaltara ini dipandang penting untuk mencantumkan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang menyebabkan karhutla.

“Pergub ini hanya mengikat kepada pemegang izin usaha, tetapi kepada masy adat kurang mengikat terutama sanksi hukumnya,” kata Teguh.

Ia menjelaskan, pada pasal 18 masyarakat diberikan peluang untuk membakar karena alasan adat belum ada sistim yang menggantikan.

Kemudian mekanisme pelaksanaan pembakaran tidak diberikàn batasan ketentuan yang jelas dan hanya mengatur tentang pengawsan dan prosedur sebelum pelaksanaan (pasal 19 ).

Ini pun hanya diserahkan kepada pemerintah dan bukan diserahkan kepada lembaga/instansi khusus. Walaupun lahan milik masyarakat harusnya ada batasan, kata dia.

Baca Juga:  Ribuan Warga Sambut Kedatangan Jenazah Bharatu (Anumerta) Aldy

Batasan yang dimaksudkan adalah, luas lahan yg di bakar, tujuan penggunaan setelah dibakar/investasi dan instansi yang langsung mengawasi.

Menurut Kapolres Nunukan, Pergub ini juga banyak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya karena sanksinya masih lemah.

Sebab kata dia, masyarakat atau individu atau perorangan juga berperan dalam menyumbang adanya kabut asap.

Penyumbang karhutla dan kabut asap bukan hanya perusahaan atau investor tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara perorangan.

Maka perlu adanya sanksi berat juga diberlakukan kepada masyarakat yang terbukti melakukan pembakaran lahan yang bertentangan dengan UU.

Catatan: Kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian pemerintah melalui aparat kepolisian, TNI dan pemerintah daerah.

Baca Juga:  Jangan Menggunakan Handphone Saat Berkendara, Polisi Intai Anda

Sebagai bentuk antisipasi, Pemprov Kaltara menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Sistim Penanganan Karhutla.

Namun Pergub Kaltara tersebut dinilai belum mencakup sanksi tegas bagi masyarakat adat atau personal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi karena hanya menegaskan pemberian sanksi bagi koorporasi yang melakukan pembakaran lahan. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here