Oleh: Almadar Fattah

Situasi politik tingkat lokal maupun tingkat nasional sudah memanas dengan perang urat saraf bakal calon legislatif dan pilpres di media cetak, elektronik maupun media sosial oleh para pendukung masing-masing kontestan.

Dalam dinamika tersebut, beragam persoalan mencuat menjadi wacana ke permukaan. Salah satu persoalan menjadi wacana nasional, persoalan bahaya politik identitas.

Politik identitas bisa kehilangan paras atau arah, ketika tidak dimaknai dalam horison berpikir demokratis.

Hajatan demokrasi terbesar di republik ini, berupa pemilihan legeslatif dan pemilihan presiden sudah di depan mata. Namun, isu retorika politik bernuansa politik identitas yang bersifat negatif masih menjadi konsumsi “lezat” bagi masyarakat.

Baca Juga:  Persepsi Sastra Tentang Wanita

Padahal ada yang tidak dipahami, politik identitas ada sejak Indonesia belum diakui kedaulatannya. Politik identitas merupakan salah satu strategi yang jitu yang digunakan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri kaum penjajah kala itu.

Kalau kita mau jujur politik identitas secara demokrasi itu sah-sah saja. Saya memilih orang karena sosok kesederhanaannya, saya memilih orang karena dia sosok yang cerdas dan religius, dan saya memilih karena dia sosok pemimpin yang adil. Yang tidak boleh dan haram dilakukan memaksa orang untuk memilih.

Masalahnya, saat ini politik identitas justru kerap digunakan secara egois dan berlebihan oleh pihak tertentu hingga akhirnya menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Baca Juga:  Kehadiran Tuhan Dalam Jeriken 30 Liter, Selamatkan Korban Laka Laut di Flotim

Emru Sohombing menilai politik identitas boleh dan wajar digunakan dalam berdemokrasi selama dalam koridor asas negera kita yaitu Pancasila. Artinya, penggunaan isu politik identitas tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

Politik identitas sejatinya merupakan ajang pengaktualisasian kekayaan dan keragaman bangsa, bukan menjadi pertarungan untuk saling mengunggulkan dominasi kelompok atas kelompok lain.

Kontestasinya seharusnya beradu gagasan dan konsep yang konstruktif, bukan menjatuhkan lawan dengan isu negatif bagi yang sangat destruktif bagi keharmonisan bangsa.

Untuk itu, harapan kita dalam kontestasi politik 2019, politik identitas itu dikelola dan konstruksi dalam satu bingkai yang melahirkan proses demokrasi yang aman dan damai.

Setiap elit politik hendaknya memiliki tingkat kecerdasan terhadap isu sosial dan politik yang melingkupinya.

Baca Juga:  Mengenang Akbar Faizal, Berawal dari Jurnalis Hingga Politisi

Pada tingkat pemilih, masyarakat kita harus diedukasi secara terus menerus dalam rangka memperkuat rasionalitas publik.

Sebagai penutup “sensivitas dan sensibilitas budaya” harus termanifestasi didalam bentuk tutur kata untuk menghindari pilihan kata, diksi dan kalimat yang dapat melukai perasaan orang atau rakyat. (*)

Penulis adalah aktivis yang aktif menulis pada Harian Pedoman Rakyat dan Harian Fajar tahun 1994-2014.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here