Apakah Setuju, Nunukan Selatan digabung dapil Pulau Sebatik atau 5 Kecamatan di Krayan?

Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Pemilu 2023
Uji publik rancangan penataan dapil pemilu 2024 oleh KPU Nunukan, Rabu (14/12)

Nunukan (BERANDATIMUR) – Terungkap pada acara uji publik penataan daerah pemilihan (dapil) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan, Kaltara.

Sejumlah simulasi yang dipaparkan Bawaslu dan KPU Kabupaten Nunukan diantaranya penggabungan Kecamatan Nunukan Selatan dengan dapil Pulau Sebatik atau lima kecamatan di wilayah Krayan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia.

Namun kesimpulannya, publik dari pimpinan partai politik (parpol), akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih memilih Kecamatan Nunukan Selatan menjadi dapil sendiri.

KPU Nunukan sendiri mengajukan dua rancangan untuk ditanggapi oleh publik atau masyarakat, selanjutnya disampaikan kepada KPU RI untuk disahkan pada Februari 2023.

Rancangan pertama, dapil 1 Kecamatan Nunukan dengan kuota 10 kursi, dapil 2 Kecamatan Nunukan Selatan (3 kursi), dapil 3 Pulau Sebatik (7 kursi) dan dapil 4 Wilayah 3 dengan 10 kursi. Itu rancangan pertama.

Rancangan kedua, dapil 1 Kecamatan Nunukan (10 kursi), dapil 2 Kecamatan Nunukan Selatan dengan Pulau Sebatik (11 kursi) dan dapil 3 wilayah 3 dengan 9 kursi.

Baca Juga:  5 Partai Lolos Verifikasi Faktual di Flotim

Namun pada umumnya pimpinan parpol dan publik memilih rancangan pertama tersebut.

Penambahan atau penataan dapil di Kabupaten Nunukan pada pemilu 2024 merupakan “reward” tersendiri bagi daerah ini.

Sebab satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Kaltara yang mendapatkan penambahan jumlah kursi di DPRD kabupaten, ungkap Ketua KPU Nunukan Rahman pada Rabu, 14 Desember 2022.

Secara otomatis mengubah penataan dapil karena terjadinya pertambahan jumlah penduduk yang signifikan.

Sebelumnya, anggota DPRD Nunukan hanya 25 kursi karena jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa. Sekarang bertambah 5 kursi menjadi 30 kursi dengan jumlah penduduk 200.138 jiwa.

“Jadi hanya Kabupaten Nunukan yang bertambah jumlah anggota dewannya di Kaltara,” ujar dia pada acara uji publik rancangan penataan dapil tersebut.

Paparan dari Komisioner Divisi Tekni Penyelenggara KPU Nunukan Kaharuddin bahwa dari sejumlah aspek pertimbangan, hanya dapil 1 Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan yang memenuhi syarat untuk dipecah.

Ada tujuh aspek yang menjadi pertimbangan untuk penataan dapil yakni Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistim pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan.

Baca Juga:  KPU Nunukan Tetapkan Danni-Nasir Jadi Pasangan Cabup-Cawabup

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan yang diserahkan Kemendagri kepada KPU RI sebanyak 200.138 jiwa sehingga berhak menambah kursi DPRD Nunukan menjadi 30 kursi.

Cara menghitung jumlah kursi dalam setiap dapil adalah jumlah penduduk dibagi kuota kursi. Setelah itu, hasil bilangan pembagi menjadi pembagi dari jumlah penduduk setiap dapil.

Hasil pembagian ini, dapil 1 pada pemilu 2019 yakni Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan bertambah menjadi 13 kursi dengan signifikannya pertambahan penduduknya.

Sementara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan setiap dapil maksimal 12 kursi.

Oleh karena itu, kata Kaharuddin, persiapan dapil 2 Kecamatan Nunukan Selatan ini kuota 3 kursi.

Sedangkan dapil 1 Kecamatan Nunukan (10 kursi), dapil 3 Pulau Sebatik (7 kursi, sebelumnya 6 kursi) dan dapil 4 wilayah 3 dengan 10 kursi (sebelumnya hanya 8 kursi).

Baca Juga:  Wacana e-rekapitulasi pilkada 2020, Nunukan Belum Siap

Rancangan kedua, Kecamatan Nunukan Selatan digabungkan ke dapil 2 Pulau Sebatik dengan kuota 11 kursi. Dapil 1 Kecamatan Nunukan (10 kursi) dan dapil 3 (9 kursi).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Nunukan Muhd Yusran memaparkan juga simulasi rancangan penataan dapil tersebut.

Ia menyampaikan lima simulasi yang bisa menjadi pertimbangan penataan dapil. Salah satunya menggabungkan Kecamatan Nunukan Selatan dengan lima kecamatan di wilayah Krayan.

Namun, Yusran tetap “menyetujui” rancangan pertama yang disampaikan KPU karena memenuhi semua standar pertimbangan.

Semetara empat simulasi lainnya, semuanya tidak memenuhi salah satu dari aspek pertimbangan tersebut. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here