Bea Cukai hibahkan 733 lembar karpet sitaan ke Pemda Nunukan

Penyerahan Barang Hibah Bea Cukai Kepada Pemkab Nunukan
Proses penyerahan barang hibah berupa karpet kepada Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid di KPPBC Nunukan, Selasa (14/6).

Nunukan (BERANDATIMUR) – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Nunukan telah melakukan penangkapan terjadap produk-produk luar negeri yang diselundupkan ke wilayah kerjanya. Salah satunya produk tekstil berupa karpet dan sajadah dengan jumlah ratusan lembar.

Karpet selundupan yang disita tersebut dihibahkan kepada Pemkab Nunukan, Kaltara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sehingga berdampak peningkatan perekonomian.

Penyerahan hibah ini dilakukan oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur kepada Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid pada Selasa, 14 Juni 2022. Nilai dari seluruh barang hibah ini sebesar Rp260 juta lebih.

Baca Juga:  Bupati Kolaka dan rombongan belajar manajemen dan kiat sukses Politeknik Negeri Nunukan

Chairul Anwar menyampaikan, barang hibah berupa karpet ini adalah sitaan yang dilakukan sejak 2019 hingga 2022 sebanyak 733 lembar karpet dan dua lembar sajadah dari 26 kali penindakan. Dimana, kata dia, telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan RI nomor S-12/MK.6/KNL1303/2022 tanggal 13 Juni 2022

sehingga menjadi barang milik negara

Ia juga melaporkan, barang sitaan yang dihibahkan ini menjadi bukti pelaksanaan tugas dan fungsi community protector yaitu melindungi masyarakat dari barang-barang yang dibatasi/dilarang. KPPBC Nunukan senantiasa melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

 

Menurut Chairul, KPPBC Nunukan berkomitmen dalam upaya menegakkan hukum dan mengamankan hak keuangan negara dalam mengawasi dan menekan peredaran barang- barang illegal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan perekonomian negara, kesehatan masyarakat, dan menjaga industri dalam negeri agar tetap kondusif.

Baca Juga:  Gegara Satu ASN Positif COVID-19, Seluruh Staf Kantor Bupati Nunukan Jalani Rapid Tes

 

Karpet dan sajadah yang disita bernilai Rp260 juta lebih dengan potensi kerugian negara dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor berjumlah Rp172 juta lebih. kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan

Barang milik negara eks penindakan tersebut adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan, masuk ke wilayah pabean (Indonesia) dan melanggar Pasal 53 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 17 Tahun 2006.

Kepala KPPBC Nunukan menegaskan karpet/sajadah termasuk dalam komoditi tekstil dan produk tekstil (TPT) pada saat diimpor wajib dilengkapi dengan dokumen dari instansi terkait berupa LS (Laporan Surveyor). (***)

Baca Juga:  Mantap! 117 KK di Desa Balansiku Terima BST DD Tahap II

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here