Nunukan (berandatimur.com) – Pemerintah Negeri Sabah, Malaysia gencar menggelar pertemuan dengan kantor perwakilan Indonesia dengan mengundang pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nunukan dan Kalimantan Utara.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pertemuan membahas rencana membuka kembali hubungan dagang lintas batas atau “border trade” dengan Kabupaten Nunukan telah dua kali digelar. Pertama di Kota Kinabalu dan kedua di Konsulat RI Tawau.
Hubungan dagang kedua daerah yang berbatasan langsung ini, pada pemerintahan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak sempat bermasalah dengan mematok sejumlah kebijakan yang belum mampu diselesaikan hingga jabatannya berakhir.
Akibatnya, pasokan produk Malaysia ke Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan menurun pun dapat lolos terpaksa main kucing-kucingan dengan aparat kepolisian negara itu.
Pasca terpilihnya kembali Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri Malaysia hasil pemilu baru-baru ini, hubungan dagang Sabah dengan Nunukan rencananya kembali dibuka dan masih dalam pembahasan antara konsulat dengan utusan Menteri Sabah yang turut dihadiri Kadin Nunukan dan Kalimantan Utara.
Meskipun rencana hubungan dagang ini bakal mempengaruhi pasokan kebutuhan pokok produksi dalam negeri melalui program tol laut, Hasan Basri, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan menjamin tidak mengganggu.
Menurutnya, harga produk Malaysia akan tinggi (mahal) dibandingkan produk Indonesia karena nantinya dipasok secara resmi sehingga akan dikenakan bea masuk.
“Saya yakin rencana dibukanya kembali hubungan dagang antara Nunukan dengan Sabah dengan memasok produk Malaysia tidak akan mengganggu program tol laut yang sedangkan digencarkan Presiden Joko Widodo,” tegas Hasan Basri melalui keterangan tertulisnya melalui WhatsApp.
Bahkan dia menilai, masuknya produk Malaysia dengan lancar ke Kabupaten Nunukan akan menambah ketersediaan bahan pokok sehari-hari bagi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
Program tol laut ini di Kabupaten Nunukan telah berjalan sejak April 2017 dengan memasok sejumlah bahan pokok sehari-hari termasuk bahan bangunan. Tujuannya, mengurangi ketergantungan masyarakat di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal serta menjaga stabilitas harga pangan dan sandang.
