Bendahara BPBD Flores Timur jadi DPO, dugaan korupsi dana COVID-19

Larantuka (BERANDATIMUR) – Tak hadiri panggilan ketiga penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur, NTT, Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat berinisial PLT ditetapkan menjadi daftar pencarian orang (DPO).

Penetapan DPO ditetapkan penyidik Kejari Flores Timur pada Kamis, 29 September 2022.

Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur, Bayu Setyo Pratomo, melalui Kasi Pidsus Cornelis S.Oematan membenarkan informasi tersebut melalui pesan tertulisnya kepada awak media ini.

“Bahwa terhadap tersangka PLT, sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali dan yang terakhir direncanakan akan diperiksa hari ini, Kamis tanggal 29 September 2022, namun sampai jam 16.00 wita, yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan atau alasan yang sah,” sebut Cornelis.

Baca Juga:  Polres Nunukan musnahkan 48,5 kg sabu-sabu asal Malaysia

Pada pemanggilan kedua dan ketiga selalu tersangka, penyidik kejaksaan tidak pernah bertemu langsung dengan tersangka PLT di rumahnya. 

“Oleh karena itu terhadap tersangka PLT, kami Penyidik Kejari Flores Timur akan menetapkan yang bersangkutan sebagai atau masuk dalam daftar pencarian orang,” jelas Kasi Pidsus Kejari Flores Timur.

Pada hari yang sama, penyidik kejaksaan telah memeriksa dua tersangka lainnya yakni AHB (Pelaksana Kepala BPBD Flores Timur) dan PIG (Sekda dan Kepala BPBD Flores Timur) sebagai keterangan tambahan.

Pemeriksaan AHB didampingi Penasehat Hukum Josep Plipi Daton dan Ernestin Y. M. N. Kilok. Begitu juga dengan tersangka PIG, didampingi Penasehat Hukum Agus Boli dan Dedi Hewen. (mg01) 

Editor: M Rusman 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here