Bendahara Umum PBNU jadi tersangka dugaan korupsi, KPK cekal keluar negeri

Mardani H Maming Dicekal KPK, Keluar Negeri
Presiden Jokowi (kiri) bersama Mardani H Maming (kanan). FOTO: Doc

Jakarta – Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming dicekal keluar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Pencekalan berlaku pada 16 Juni 2022 hingga 16 Desember 2022 sebagaimana dikemukakan Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Achmad Nur Saleh membenarkan KPK meminta pencegahan itu. “Betul,” kata dia pada Senin, 20 Juni 2022.

Mardani H Maming adalah pengusaha muda dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kelahiran 17 September 1981. Juga mantan Bupati Tanah Bumbu dua periode yakni 2010-2018 dan mantan anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2009-2010.

Sebelum menjabat, Mardani H Maming diketahui pimpinan PT Batulicin 69 dan PT Maming 69, dua perusahaan holding yang membawahi 35 anak perusahaan. Fokus pada bidang pertambangan mineral, terminal dan pelabuhan khusus batu bara.

Baca Juga:  Penembakan Pelaku Penganiayaan di Lokasi Kebakaran Versi Polisi

Kemudian, pengelolaan jalan hauling, underpass, transportasi pertambangan, penyewaan alat berat, penyediaan armada kapal, properti, hingga perkebunan.

Ketika PBNU dipimpin Yahya Cholil Staquf, Mardani H Maming masuk dikepengurusan sebagai bendahara umum. Diumumkan langsung oleh Ketua Umum, Yahya Cholil Staquf, di kantor PBNU, Salemba, Jakarta Pusat pada, Rabu, 12 Januari 2022.

Selain menjabat Bendahara Umum PBNU, Mardani H Maming juga menduduki Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019-2022.

Beberapa penghargaan pun sempat diraihnya, antara lain Innovative Government Award dari Mendagri (2013), Tokoh Muda Berprestasi dari Jawa Pos (2013), SIKOMPAK AWARDS sebagai Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Kategori Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) Aspek Tata Kelola Desa Tahun 2014 dari Wakil Presiden RI, serta Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemkab Tanah Bumbu.

Baca Juga:  Panggilan dengan sapaan "bung" bisa hilangkan mental feodalisme

Pencekalan ini dilakukan KPK seiring dengan upaya penyidikan soal dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka Mardani H Maming saat menjabat Bupati Tanah Bumbu. Hadiah tersebut diduga berhubungan dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemberian hadiah itu diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur soal suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara.

Menanggapi pencekalan terhadap dirinya, Mardani H Maming mengklaim sedang dikriminalisasi. Ia menuding ada mafia hukum dengan mengajak anggota HIPMI dan anak muda melawan.

Baca Juga:  Hence Carlos Kaparang (Caleg DPR RI): Kader Partai Berkarya Harus Bisa Bantu Masyarakat

Bahkan Mardani H Maming menyebut kebenaran akan terungkap. “Hari ini giliran saya dikriminalisasi. Yang akan datang bisa jadi giliran Anda. Sudah banyak yang menjadi korban, tapi semua media bungkam,” kata Mardani H Maming dalam pernyataan resminya lewat tim media HIPMI, Senin, 20 Juni 2022. (*)

Sumber: TEMPO
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here