BI Tingkatkan Daya Beli Melalui Optimalisasi Ekonomi Syariah

Makassar (berandatimur.com) – Efek menurunnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat awal September 2018 lalu sempat menggoyahkan keyakinan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia.

     Namun berkat kepiawaian Bank Sentral Indonesia dalam menangkis serangan gejolak perubahan perekonomian global maka nilai tukar rupiah tidak sampai mengkhawatirkan.Tidak anjlok secara signifikan.

    Melalui kebijakan peningkatan potensi perekonomian dan wisata berbasis syariah. Kebijakan ini termasuk sukses sehingga nilai rupiah secara perlahan menguat.

    Kepala Grup/Direktur Kantor Perwakilan BI Sulsel, Dwityapoetra S.Besar di Makassar, Sabtu (15/9) mengatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan semata-mata ingin menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah.

     Kebijakan tersebut dengan mendorong investasi produktif, distribusi pendapatan inklusif dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat.

    Kemudian, BI juga mendorong partisipasi sosial seperti infak, sedekah dan wakaf bagi kepentingan publik.

    Implementasi kebijakan ini pada tingkat pusat dengan mendukung penuh upaya bersama dalam kerangka koordinasi yang disinergikan melalui wadah KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah).

    KNKS ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016.

    Sedangkan inplementasi di daerah dimana BI Perwakilan Sulsel menyelenggarakan Pekan Ekonomi Syariah Makassar 2018 dengan tema “Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Wisata Berbasis Syariah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, sebut Poetra sapaan Dwityapoetra S.Besar saat memberikan sambutan pada Workshop Sertifikasi Halal bagi UMKM.

    Ia menyebutkan, untuk mendukung optimalisasi potensi wisata berbasis syariah perlu adanya peningkatan empat aspek (4A) yakni amenity, attraction, accessibility dan ancillary.

    Sementara salah satu penyedia amenity adalah tersedianya atau tersertifikasinya makanan (halal food) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan “halal tourism”.

    Oleh karena itu, Kantor Perwakilan BI Sulsel menyelenggarakan Workshop Sertifikasi Halal bagi UMKM bekerja sama dengan LPPOM ( Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) MUI, Asbisindo dan Lembaga Halal Centre UMI.

    Sekretaris MUI Sulsel, Prof M Ghalib yang memberikan pemaparan pada workshop tersebut menyatakan, kategori makanan halal adalah makanan yang tidak membuat manusia berbuat dosa di dunia dan mendapat siksa di akhirat.

Logo sertifikasi halal pada kemasan makanan

     Ia mengakui, penambahan atau pencampuran bahan lain dalam makanan saat pengolahan tetap dibenarkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 329/Menkes/PER/XII/1976.

    Maksud penambahan itu untuk meningkatkan kualitasnya. Bahan-bahan yang dapat ditambahkan ke dalam makanan seperti pewarna, penyedap rasa, aroma, pemantap, antioksidan, anti gumpal, pengawet, pengemulsi dan lain-lainnya.

    Agar tidak salah memilih makanan saat menyantapnya maka Ghalib memberikan tips yakni terlebih dahulu melihat logo MUI pada kemasan, melihat komposisi produk pada kemasan, melihat daftar produk bersertifikat halal MUI.(***)

 

Baca Juga:  2.500 Rumah Warga Kurang Mampu di Kaltara Direhab Tahun 2019. Irianto: 2.000 Unit Dibiayai APBN, 500 Unit Menggunakan APBD

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here