BP3MI: Tak ada komitmen dan ego sektoral penyebab maraknya penyelundupan TKI di Nunukan

TKI deportasi akibat dari maraknya penyelundupan WNI ke Malaysia di Kabupaten Nunukan
Aparat dari TNI AD lengkap dengan senjata menjemput TKI deportasi dari Malaysia di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kaltara, Selasa (10/4). SEbanyak 47 TKI yang dideportasi Malaysia ke daerah itu setelah menjalani hukumannya. (ANTARA FOTO/M Rusman)

Nunukan (BERANDATIMUR) – Menyikapi pemberhentian pengiriman TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia oleh Pemerintah Indonesia akibat pemerintah negara tetangga masih merekrut pekerja asing khususnya asal Indonesia menggunakan sistimnya sendiri.

Setelah dilakukan dialog dan diskusi informal antar kedua negara, akhirnya Pemerintah Malaysia tunduk pada keinginan Indonesia untuk menggunakan sistim penempatan satu kanal (SPSK) yang terintegrasi antara kedua negara.

Menanggapi hal ini, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nunukan, Kaltara menyatakan, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan TKI ke Malaysia sulit dilakukan karena tidak adanya komitmen bersama dari semua elemen utamanya instansi terkait di Kabupaten Nunukan.

Selain itu, ego sektoral antar instansi menjadi penyebab lain maraknya TKI ilegal yang menyeberang ke Malaysia melalui Kabupaten Nunukan.

Sekadar diketahui, penyelundupan TKI ke Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, Kaltara terus berlangsung dari waktu ke waktu tanpa tindakan masif dari aparat hukum dan instansi terkait lainnya.

Jika ada tindakan pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan terhadap kerja-kerja ilegal para calo selama ini ibarat memukul sebelah semata alias pilih kasih. Akibatnya, sebagian besar calo terus beraktivitas dengan mulusnya.

Baca Juga:  Wagub Kaltara paparkan kondisi perhutanan Kaltara kepada Menteri LHK

“Karena kita semua kurang peduli….. dan melihat serta saksikan hal itu biasa² sj krn kita pikir toh itu sejak dulu sudah demikian,” ungkap Kepala BP3MI Nunukan Kombes Pol FJ Ginting pada Kamis, 28 Juli 2022.

Ia pun mengakui kondisi seperti itu dialami selama ini dalam menangani maraknya penyelundupan TKI di Kabupaten Nunukan.

Padahal, lanjut dia, kegiatan-kegiatan penyelundupan TKI ini adalah masalah kemanusiaan yang harus diberantas dan menjadi tanggung jawab bersama semua instansi terkait.

“Padahal itu adalah 1 masalah kemanusiaan yg sebenarnya menjadi tanggung jawab kita semua siapa saja yg merasa memiliki rasa kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan YME Allah SWT,” ujar dia.

Namun faktanya, kata dia, sangat disayangkan hanya sedikit yang memiliki rasa kepedulian terhadap upaya pemberantasan TKI ilegal ini di Kabupaten Nunukan termasuk instansi terkait.

Alasannya, penyelundupan TKI ke Malaysia melalui Kabupaten Nunukan sudah berlangsung lama sehingga dibiarkan begitu saja sejak sebelum kemerdekaan RI dan menjadi tradisi seolah-olah sulit dihilangkan.

Padahal, pemberantasan penyelundupan TKI harus dilakukan sekarang karena berkaitan dengan kedaulatan NKRI dan Malaysia.

Baca Juga:  Zainal A Paliwang Main Futsal Bersama Milenial, Cetak 3 Gol

“Sayangnya sedikit yg punya rasa…. dan ini sudah begitu lama sebelum Merdeka giat Migrasi sudah berlangsung lama namun beda bila dilakukan saat ini bila dilihat dari Kedaulatan dari masing² Neg…,” beber FJ Ginting.

Ginting sapaan Kepala BP3MI Nunukan menyatakan tidak menutup kemungkinan penyelundupan TKI ke negeri Jiran dapat dicegah atau diberantas apabila semua elemen terutama instansi terkait punya kepedulian dan kerisauan yang sama.

“Maka itu bila semua rasa pikir dan kerisauan kita yg ada ini sedikit saja kita sedekahkan utk upaya pencegahan ini In shaa Allah hal² yg kaitan dgn iLegal ini pasti akan berkurang….,” terang dia.

Perwira menengah dari kepolisian ini berpendapat, membicarakan TKI atau PMI ilegal hanya pada entry point di Kabupaten Nunukan yang telanjang di depan mata, tidak cukup.

Tetapi harus dicegah mulai dari hulu hingga hilirnya dengan benar-benar membangun integritas dan komitmen bersama yang kuat.

Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kaltara tidak bisa melakukan sendiri pencegahan dan pemberantasan TKI ilegal ke Malaysia jika hanya sendirian.

Pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan sinergitas, terpola dengan integritas kewenangan masing-masing tanpa ego sektoral,” ucap Ginting yang terkesan kesal atas penanganan penyelundupan TKI ke negeri jiran oleh instansi terkait di Kabupaten Nunukan yang tidak komitmen.

Baca Juga:  Pengamat Amati Dua Kejanggalan Debat Publik I Pilgub Kaltara

Strategi yang dimaksudkan adalah mengidentifikasi geografis, etnografis dalam menentukan titik taktis kegiatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan TKI ini.

“Berbicara PMI ilegal tdk cukup dan mudah bila kita bicarakan hanya pada titik entry poin Nnk krn dia telanjang dimuka kita, tp bicara cegah PMI ilegal itu harus dari Hulu – Hilir dgn bangunan Integritas dan komitmen bersama yg kuat dan BP3MI Kaltara ga bisa sendiri ini harus dilakukan secara bersama, sinergis terpola dgn strategis kewenangan masing² tanpa egosektoral….,” jelas Ginting. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here