Bupati Nunukan Singgung Moda Transportasi Perbatasan Saat Dampingi Gubernur Kaltara Ketemu Ketua Menteri Sabah

KOTA KINABALU (berandatimur.com) – Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menyinggung moda transportasi laut saat mendampingi Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie bertemu Ketua Menteri Sabah Malaysia YAB Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal di Kota Kinabalu, Senin (18/2).

Moda transportasi angkutan laut yang dimaksudkan dalam rangka mendukung aktivitas normal trade, barter trade dan transhipment antara Provinsi Kaltara dengan Negeri Sabah, serta pembahasan Barter Trade Agreement.

Asmin Laura Hafid menyatakan, terkait dengan rencana dibukanya jalur Sei Menggaris Kabupaten Nunukan dengan Serudong Malaysia dengan membangun pintu masuk semacam pos lintas batas ada masalah soal lahan.

Baca Juga:  1 PDP di Bulungan Meninggal Dunia

Pada lokasi tersebut, lahan yang bakal digunakan berada dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perkebunan Sawit PT Bumi Sei Menggaris Indah (BSI). Kemudian lokasi tersebut sangat jauh dari permukiman penduduk.

Laura menyatakan, selama ini jalur Sei Menggaris-Serudong tersebut banyak digunakan tempat perlintasan ilegal dengan memanfaatkan banyaknya jalur tikus baik barang maupun orang.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid saat mengikuti pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah membahas sejumlah permasalahan perbatasan di Kota Kinabalu. Foto: Humas Pemkab Nunukan

Meskipun pelarangan melintas oleh Tentara Diraja Malasyia sering dilakukan hingga penangkapan namun jalur Sungai Ular menuju Serudong menggunakan jalur sungai tetap berlangsung sampai sekarang.

Mengenai moda transportasi laut dari Kabupaten Nunukan menuju Tawau khususnya “barter trade” menggunakan kapal kayu untuk angkutan barang masih dipermasalahkan Pemerintah Malaysia.

Baca Juga:  Gubernur Kaltara: Area Blank Spot Perlu Penanganan Serius

Oleh karena itu, menjadi bagian pembicaraan dengan Ketua Menteri Sabah agar ada solusi yang menguntungkan kedua negara.

Begitu juga kapal pengangkut ikan dari Nunukan menuju Tawau menggunakan kapal kayu dengan mesin tempel masih dilarang.

Permasalahan pada aspek “barter trade” ini memang menjadi pembahasan inti juga pada pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah didampingi juga dari pejabat terasnya.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid saat mengikuti pertemuan dengan Pemerintah Negeri Sabah Malaysia do Kota Kinabalu.
Foto: Humas Pemkab Nunukan

Laura nilai sangat penting soal moda transportasi ini karena berkaitan dengan kelangsungan hidup kedua wilayah berbatasan.

Berkaitan dengan “barter trade agreement”  ini masih ada perbedaan antara Pemprov Kaltara dengan Pemerintah Negeri Sabah yang masih perlu disinkronkan terutama sarana pendukung seperti kapal dan penunjukan pelabuhan “counterpart”. (***)

Baca Juga:  Permasalahan buruh migran asal NTT di Nunukan, Bupati Flotim janji sampaikan ke Gubernur NTT

Editor     : M Rusman
Sumber : Humas Pemkab Nunukan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here