Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid saat mengunjungi incinator sampah di Tokyo Jepang akhir Juni 2019.
Sampah Sempat Jadi Permasalahan Pelik di Jepang
Sebelum terkelola dengan baik dan modern, Jepang sempat mengalami masalah pelik dengan sampah. Akibat dari volume yang terus bertambah seiring dengan makin meningkatnya taraf perekonomian warganya.
Kala itu, sampah yang dihasilkan mulai menimbulkan masalah-masalah sosial dengan munculnya berbagai penyakit dan kerusakan lingkungan.
Furusiwa, Pejabat Bidang Persampahan dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Tokyo Jepang menyampaikan itu saat menerima kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia di Tokyo Metropolitan Government di 2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo, Kamis, 20 Juni 2019.
Pada kesempatan itu, Furusiwa menuturkan, periode krusial penanganan sampah di negaranya terjadi pada awal-awal era Heisei, tepatnya sekira 1980-an hingga awal 1990-an.
Ketika itu, Jepang sedang mengalami lonjakan ekonomi yang luar biasa yang disebut ‘bubble economy’. Pada era itu, timbulan sampah per orang per tahun mengalami lonjakan yang sangat besar mencapai 600 kilo gram per orang per tahun.
Pendapatan per kapita yang terus bertambah telah menyebabkan perubahan gaya hidup (life style) masyarakat Jepang, sehingga jenis sampah yang dihasilkan utamanya buangan rumah tangga mengalami perubahan.
Awalnya hanya berupa sampah-sampah organik, berubah menjadi sampah plastik, botol, dan sampah kemasan yang mencemari lingkungan. Perubahan jenis dan volume sampah itu menyebabkan mesin pembakar sampah (incinerator) yang ada mengalami kelebihan kapasitas (overheat).
Alhasil, sebagian besar sampah yang tidak bisa dibakar terpaksa dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem “open dumping” yang tidak ramah lingkungan.
Sistim ini, selain menimbulkan bau juga menyebabkan munculnya bermacam penyakit dan membuat kawanan burung gagak marajalela dan meresahkan warga.
Menyikapi situasi yang makin buruk, kata Furusiwa, pada 1989 Pemerintah Negara Jepang mulai melakukan Kampanye Tokyo Slim secara besar-besaran. Melalui kampanye tersebut pemerintah mengajak masyarakat melakukan pengurangan sampah secara besar-besaran dengan sistem 3R yaitu recycle, reuse dan reduce.
Hasilnya ternyata sangat memuaskan, timbulan sampah yang awalnya dari 600 kilo gram per orang per tahun turun menjadi 400 kilo gram per orang per tahun. Disamping itu, pemerintah juga mulai melakukan pengelolaan sampah secara modern menggunakan mesin-mesin canggih.
Sampah-sampah yang terkumpul akhirnya bisa diolah menjadi energy listrik dan material lain yang berguna dalam dunia industri. Residu sampah yang terpaksa dibuang ke TPA pun tinggal tersisa 12 persen saja.
Dari sisi regulasi, pemerintah Negara Sakura juga menerapkan kebijakan dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sampah secara ketat dengan cara mendorong dunia industri memproduksi barang yang bisa dimanfaatkan kembali.
Seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat rumah tangga hingga pemerintahan tertinggi diharuskan mengelola sampah di lingkungannya masing-masing. Kebijakan daur ulang diatur dan dipilah sedemikian rupa, meliputi kantong dan kemasan produk, peralatan rumah tangga, sisa kontruksi, sampah sisa makanan, masa berlaku efektif kendaraan, limbah elektrik dan perlengkapan elektronik ukuran kecil.
Semua langkah tersebut dilakukan secara kontinyu dan konsisten sehingga hasilnya seperti yang saat ini diraih Jepang dengan menduduki peringkat ke-6 diantara kota-kota paling peduli sampah di dunia.
Puluhan incinerator yang dioperasikan mampu menghasilkan listrik sebesar 1,1 miliar KWH per tahun. Dari paparan yang disampaikan oleh Furusiwa tersebut, Bupati Laura berharap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Jepang dalam menangani sampah bisa diadopsi dan diterapkan secara bertahap di Kabupaten Nunukan.
Tidak mudah pasti, tapi Laura optimis jika semua pihak bisa terlibat dan mengambil tanggung jawab yang sama maka tidak ada yang mustahil untuk diraih.
Rombongan dari KLH terdiri dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Rosa Vivien Ratnawati, Kasubdit Kerjasama Teknik Mahanani Kristianingsih, Kasubdit Pengelolaan Sampah KLH Ari Sugastri, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj Rahma Leppa, Asisten Ekbang dan Kesra Kota Ambon Roberth Silooy, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon Lucia Izaak, dan Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Joned.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here