Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Kasak kusuk pendistribusian gas elpiji bersubsidi 3 kilo gram di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara terus berlangsung sehingga memerlukan perhatian serius Pemprov Kaltara dengan Pemkab Nunukan.

Sekaitan dengan permasalahan ini, Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa di Nunukan meminta kepada Pemkab Nunukan agar mencari solusi terbaik karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.

Salah satu permintaan Ketua DPC Partai Hanura Nunukan ini adalah pengawasan ketat soal pendistribusiannya supaya lebih ditingkatkan dan diperketat lagi. Agar sasarannya tepat yakni warga tak mampu.

Kemudian, lanjut dia, pengawasan ketat ini dibutuhkan guna mengantisipasi adanya warga tergolong mampu yang menggunakan gas elpiji bersubsidi ini.

Baca Juga:  Suasana Kedatangan Hingga Pemakaman Bharatu (Anumerta) Aldy, Pahlawan Nunukan yang Gugur Membela Negara di Kabupaten Nduga

“Saya minta pemda lebih meningkatkan pengawasan lagi supaya distribusinya benar-benar tepat sasaran yakni warga kurang mampu,” harap Hj Leppa sapaan Ketua DPRD Nunukan ini pada Senin, 28 Oktober 2019.

Ketua DPRD Nunukan ini juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadarannya sendiri utamanya yang tergolong mampu agar tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi ini.

Tanpa kesadaran yang tinggi dari masyarakat sendiri, kata dia, maka pendistribusian gas elpiji 3 kilo gram ini tidak akan selesai. Bahkan sangat sulit menemukan solusinya sehingga terus bermasalah dari aspek keadilannya.

Baca Juga:  Cagub Zainal A Paliwang Berolahraga Bersama Milenial

“Masyarakat dituntut sadar sendiri utamanya yang tergolong mampu supaya tidak menggunakan lagi gas elpiji tiga kilo gram itu. Kalau tanpa kesadaran masyarakat sendiri saya rasa sangat sulit menyelesaikan masalah gas bersubsidi ini,” beber Hj Leppa.

Ia kembali mengulangi keinginannya pada sisi pengawasan dan kesadaran masyarakat terkait dengan permasalahan gas elpiji bersubsidi ini.

Bahwa perlunya sinergitas antara pemda dengan masyarakat dalam mendorong peningkatan kesadaran agar tidak melakukan penimbunan atau menyembunyikan demi keinginannya meraup keuntungan lebih besar.

Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dari pemda sangat diharapkan lebih intens lagi.

Baca Juga:  Faktor Usia, Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa Batal Divaksin COVID-19

Hal itu penting, guna meminimalisir terjadi tindakan sepihak dari oknum masyarakat yang menaikkan harga melebihi batas kewajaran sehingga membebani warga miskin.

Jika kondisi seperti ini terus terjadi maka rasa keadilan dari masyarakat yang berhak mendapatkan harga sesuai ketentuan pemerintah akan terabaikan. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here