Nunukan (BERANDATIMUR.COM) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Kalimantan Utara mensinyalir adanya penyalahgunaan retribusi parkir pada setiap event besar.
Untuk meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara tegas dalam menjalankan peraturan daerah (perda) agar bisa mengangkat pendapatan asli daerah (PAD).
Hal ini terungkap pada rapat gabungan komisi DPRD Nunukan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait selaku mitra kerja pada Selasa, 25 Juni 2019.
Pada rapat itu, Ketua DPRD Nunukan, H Danni Iskandar menegaskan, perlu ketegasan pemda setempat melaksanakan perda. Alasannya untuk meningkatkan PAD utamanya Perda Penataan Lahan Parkir.
Masalahnya, kata dia, perparkiran masih terlihat semrawut karena tidak terkelola dengan baik.
“Perda retribusi sudah kita tetapkan, tinggal pelaksaannya, sejauh mana pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan merealisasikan perda tersebut,” tekan Haji Danni yang memimpin langsung rapat komisi di Gedung DPRD Nunukan.
Menurut Ketua DPC Partai Demokrat ini, ditemukan sejumlah kejanggalan terhadap pengelolaan retribusi parkir pada setiap even kegiatan masyarakat sesuai pendapatan bidang jasa tersebut.
Ia menyebutkan, diprediksi jutaan rupiah yang diperoleh setiap malam sehingga mampu memantik peningkatan PAD.
“Bukan hanya sekali setahun digelar event-event besar yang di Nunukan, bahkan tiga sampai empat kali setahun dilaksanakan,” kata Fery anggota DPRD Nunukan ini.
Kader Partai Demokrat ini juga menyebutkan realisasi pendapatan retribusi parkir pada setiap evet itu hanya sebesar Rp174.000. Sementara area parkir disesaki banyak kendaraan baik roda dua maupun empat setiap malam.
“Kemana retribusi lainnya, berapa kali kegiatan yang dilaksanakan di gedung GOR itu, ada retribusi ilegal yang tentunya menghasilkan jutaan rupiah satu malam, kenapa itu tidak di berdayakan,” tanya Fery.
Selain perda retribusi parkir yang perlu dijalankan dengan benar, maka pajak sarang burung walet juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menyinggung soal sarang burung walet, Fery menyatakan, sudah tidak terkira jumlahnya lagi, dari hulu hingga hilir. Keberadaannya ditemukan dimana-mana pada setiap sudut kampung.
“Dengan jumlah pengusaha yang banyak dengan penghasilan diatas Rp30 juta hingga Rp1 miliar, kenapa semua ini tidak menjadi wajib pajak, padahal ini bisa merealisasikan sekitar 15 persen PAD,” tegas dia.
Penegasan terhadap pelaksanaan perda tersebut, akibat temuan panitia khusus dewan pada LKPJ Bupati Nunukan pada tahun anggaran 2018, tentang progres pembangunan di Kabupaten Nunukan.
“Kalau Nunukan ini di istillahkan sebagai perusahaan, kita ini sudah pailit pak, karna besar pengeluaran dari pendapatan,” kata dia. (*)

Penulis: Taufik
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here