Anggota Dewan Pers, Ratna Komala (kiri) dan Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar (kanan).

TARAKAN (berandatimur.com) – Dewan Pers meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memasang iklan atau berita berbayar pada media yang tidak berbadan hukum.

Hal ini diungkapkan Ratna Komala, anggota Dewan Pers saat Workshop Peliputan Pemilu 2019 di Tarakan, Selasa (12/3) berkaitan dengan semakin menjamurnya media cyber (online) menjelang pelaksanaan pemilu 2019.

Ia menilai, media yang tak berbadan hukum tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan anggaran dari negara melalui penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu pusat hingga kabupaten/kota.

Ratna Komala dari MNC Tv ini menyebutkan, sesuai ketentuan sebuah media memiliki badan hukum berupa Perusahaan Terbatas (PT) dan telah mendapatkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga:  70 Daerah Zona Merah COVID-19 di Indonesia, Termasuk Nunukan dan Tarakan di Kaltara

“Media yang bisa mendapatkan anggaran pemilu baik iklan maupun pemberitaan apabila sudah berbadan hukum berupa PT khusus perusahaan pers,” tegas dia.

Ia berjanji, mengenai permasalahan ini akan menemui KPU Pusat untuk membahasnya agar pembagian anggaran pemilu benar-benar adil dan tepat sasaran.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar menegaskan, media tak berbadan hukum tidak tepat dan bisa menjadi pelanggaran pidana oleh penyelenggara pemilu.

“Apabila KPU dan Bawaslu memasang iklan atau membayar berita pada media yang tidak berbadan hukum akan menjadi temuan pelanggaran penggunaan uang negara,” ucap Ahmad Djauhari.

Baca Juga:  "Kalau Aturannya Pakai Damri Masuk Dermaga SDF, Semua Harus Taat Termasuk Gubernur-Wagub"

Editor : M Rusman

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here