Dewan Pers: Rancangan KUHP berpotensi mengebiri kemerdekaan pers

Dewan Pers Menilai RKUHP Masih Berpotensi Mengebiri Kemerdeakaan Pers
Tangkapan layar IG, Anggota Dewan Pers Ninik Rahayu

Nunukan (BERANDATIMUR) – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini dalam pembahasan di DPR RI dengan Pemerintah, dinilai oleh Dewan Pers berpotensi mengebiri kemerdekaan atau kebebasan pers.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Pers Ninik Rahayu melalui laman resmi istagram (IG) Dewan Pers pada 8 Juli 2022. Dalam video tersebut, dia menyatakan, seharusnya sebelum dibahas atau ditetapkan menjadi Rancangan KUHP ini menjadi Undang-Undang seyogyanya melibatkan masyarakat dan terbuka menerima masukan-masukan yang konstruktif dalam upaya pengembangan kemerdekaan pers.

Ninik menjelaskan sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79 Tahun 2019 bahwa masyarakat perlu dilibatkan dan diakomodasi kepentingannya dalam konteks perubahan RKUHP yang informasinya akan disahkan dalam waktu tidak lama lagi.

Baca Juga:  Pemiliknya menunggak pajak Rp33 miliar, kapal CS Nusantara Explor ditangkap

“Partipasi masyarakat bermakna atau minim full partisipation adalah salah satu keputusan penting MK Nomor 79 Tahun 2019. Pada prinsipnya masyarakat perlu dilibatkan atau diakomodasi kepentingannya dalam konteks perubahan rancangan UU KUHP yang sedang digagas pengesahannya dalam waktu dekat ini,” sebut Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers ini.

Dewan Pers, lanjut dia, memiliki mandat untuk melakukan pengkajian dalam pengembangan pers, merasa bahwa rancangan KUHP ini masih memiliki potensi pengebirian kebebasan pers.

Oleh karena itu, Dewan Pers ingin mengajak DPR dan pemerintah untuk lebih terbuka menerima masukan-masukan yang konstruktif dalam rangka pengembangan kemerdeakaan pers.

Baca Juga:  PENGUMUMAN! Pemberangkatan jemaah umrah ditunda lagi

Pers sebagai salah satu pilar demokrasi. “Jangan salah jika Undang-Undang ini tidak refreshentatif dalam kebutuhan kemerdeakaan pers, maka matilah kehidupan demokrasi kita,” tegas Ninik yang berlatar belakang pendidikan hukum ini. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here