Aksi demonstrasi mahasiswa Tarakan menuntut Pemprov Kaltara yang tidak transparan soal jamrek dan jampastam.

Tarakan (BERANDATIMUR.COM) – Gabungan mahasiswa dalam Gerakan Aliansi Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat menggelar aksi demonstrasi menuntut Pemprov Kalimantan Utara yang dinilai tak transparan soal jaminan reklamasi (jamrek) dan jaminan pasca tambang (jampastam).

Mahasiswa yang berasal dari HMI Cabang Tarakan, LMND EX Kota Tarakan dan BEM SEKA melakukan orasi sambil bakar di depan Gedung DPRD Tarakan pada Kamis, 18 Juli 2019.

Mereka menuntut Pemprov Kaltara bersikap transparan terhadap jamrek dan jampastam, mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang tidak membayar jamrek dan jampastam.

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Peduli Rakyat menggelar aksi demonstrasi menuntut Pemprov Kaltara transparan soal jamrek dan jampastam.

Selain itu, menuntut Pemprov Kaltara mencabut legal IUP bagi tambang yang merusak lingkungan, harus profesional menyikapi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltara dan melaksanakan pasal 33 UUD 1945

Baca Juga:  Target raih Piala Adipura ketiga, Laura ajak masyarakat wujudkan Nunukan bebas sampah

“Aksi kali ini adalah usaha yang dilakukan karena pemprov kaltara khususnya KIP tidak transparan,” tegas Irfan selaku Koordinator Aksi di Tarakan.l

Irfan mengatakan, ingin mengetahui dari 34 IUP perusahaan tambang mana saja yang telah membayar dana jamrek dan jampastam. Tujuannya, agar masyarakat dapat mengawasi apabila tambang merugikan Kaltara lebih baik dicabut IUP- nya.

Pemprov Kaltara wajib menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk transparansi jamrek dan jampastam.

Irfan menjelaskan, kewajiban perusahaan untuk membayar jamrek dan jampastam di atur dalam UU Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ditambah PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

Baca Juga:  Jejaring Organisasi Terlarang HTI Meluas di Nunukan?

Disamping itu, Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kemudian ada Pergub Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Reklamasi dan Pasca Tambang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Mahasiswa juga mempertanyakan pernyataannya tahun lalu soal perusahaan yang merusak lingkungan yang belum disikapi tegas oleh Pemprov Kaltara.

“Tentu tuntutan kami akan kami kawal sampai dengan tuntutan kami di lakukan oleh Pemprov Kaltara,” ancam Irfan. (***)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here