NUNUKAN (berandatimur.com) – Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengizinkan produk Malaysia masuk di daerahnya asal bukan barang subsidi dan legal.

Alasannya, apabila barang atau produk Malaysia masuk secara ilegal dan subsidi akan mempengaruhi harga produk dalam negeri yang kian gencar dipasok Bulog ke Kabupaten Nunukan akhir-akhir ini.

“Demi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Nunukan ini, kita tetap memberikan peluang kepada produk Malaysia masuk asalkan bukan subsidi atau ilegal,” ujar Hasan Basri, Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Senin (31/12).

Ia mengakui, masih sulit menandingi produk dari Malaysia terkait distribusi dan ketersediaan sehingga tidak ada masalah tetap dipasok asalkan diimpor secara resmi.

Baca Juga:  Kreatif, pria asal Nebe pakai mikrolet jajankan sayuran 

Hasan Basri memandang, kebiasaan masyarakat Kabupaten Nunukan mengonsumsi dan menggunakan produk Malaysia masih sulit dihilangkan akibat kondisi tersebut telah berlangsung puluhan tahun.

Selain dianggap produk Malaysia lebih berkualitas dan mudah mendapatkannya juga harganya lebih murah.

Sekaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat maka dia mengajak seluruh pedagang lintas batas tetap memperhatikan kualitas dan aspek kesehatan produk Malaysia yang akan diimpor tersebut.

Sebab barang-barang subsidi dari negara tetangga Malaysia tidak dijamin kualitas kesehatannya karena tidak melalui pemeriksaan Badan POM RI.

Hasan Basri mengharapkan kepada pedagang lintas batas agar benar-benar berupaya membeli produk Malaysia untuk dibawa ke Kabupaten Nunukan secara resmi yakni sesuai ketentuan ekspor impor.

Baca Juga:  Penyelundupan Marak di Nunukan Ancaman Keras Tol Laut

Secara tersirat pula dia inginkan, gula pasir dan minyak goreng subsidi dari Malaysia tidak dipasok ke daerah itu, harap mantan Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Nunukan ini.

Agar produk dalam negeri kedua produk itu (minyak goreng dan minyak goreng) dapat diminati masyarakat setempat karena Bulog juga berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan masalah kebutuhan gas elpiji, Hasan Basri dengan tegas menolak karena nyata-nyata produk ini barang subsidi dari Malaysia.

Sekretaris Disdag Nunukan ini menginginkan secara bertahap produk dalam negeri dapat diminati masyarakat Kabupaten Nunukan.

Baca Juga:  Pemerintah-BI Sepakati 9 Strategi Dorong Pengembangan Sektor Pariwisata

Namun dia katakan tidak pernah melarang produk Malaysia masuk Kabupaten Nunukan asalkan legal (impor) dan bukan barang subsidi. (***)

Editor: M Rusman

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here