DPRD Nunukan “Diserang” Pedagang Lintas Batas

Nunukan¬†(BERANDATIMUR.COM)¬†– Ratusan pedagang lintas batas “menyerang” Gedung DPRD Nunukan Kalimantan Utara untuk menyampaikan aspirasinya terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan.
Tampak pedagang lintas batas dari kaum perempuan memenuhi lantai 2 Gedung DPRD Nunukan untuk mendengarkan suasana rapat dengar pendapat (RDP) antara Pemda, DPRD dan pedagang lintas batas.
Pihak Bea Cukai Nunukan menyatakan, pelarangan pasokan produk Malaysia masuk Kabupaten Nunukan berdasarkan terbitnya PP Nomor 34 Tahun 2019 yang membatasi jumlah pembelian produk luar negeri.
Pada PP tersebut dijelaskan bahwa pembelian produk luar negeri ke dalam negeri hanya maksimal 600 ringgit per bulan per orang.
Bea Cukai kata dia, hanya menjalankan aturan yang ada demi menjaga kelangsungan perekonomian dalam negeri tanpa mematikan usaha pada pedagang lintas batas.
Menurut Bea Cukai, berdasarkan jabaran dalam PP itu telah dilarang menarik bea masuk.
Menanggapi pernyataan Bea Cukai Nunukan tersebut, Ketua Umum Himpunan Pedagang Lintas Batas (HPLB) Petrus mengharapkan, kebijakan pemerintah tidak harus membatasi pembelian barang-barang dari Malaysia.
Sebab kegiatan semacam ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu di Kabupaten Nunukan dengan Tawau Malaysia, sebut Petrus.
Baca Juga:  Terima ribuan lembar karpet dari Bea Cukai, ini kata Sekda Nunukan

O

Sementara Ketua Harian HPLB Nunukan, Amrin ST menyatakan, sejak penghentian kegiatan angkut barang dari Malaysia sejak pasca lebaran Idul Fitri 1440 Hijriyah cukup meresahkan pedagang lintas batas di wilayah perbatasan.
Keresahan mereka ini, dia minta agar tidak berlangsung lama mengingat aktifitas ini telah berkontribusi terhadap negara dengan membayar bea masuk kepada Bea Cukai setempat.
“Kami pedagang lintas batas telah resah adanya aturan pembatasan nilai belanja,” ucap Amrin pada Senin, 1 Juli 2019.
Sepanjang RDP ini, Kadis Perhubungan, Abdi Jauhari menyatakan, persoalan PP Nomor 34 Tahun 2019 menjadi bagian pembahasan pada pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) di Yogyakarta pekan lalu.
Oleh karena itu, Pemerintah Malaysia telah menekankan soal syarat kapal dan perlunya perjanjian bilateral berkaitan dengan perdagangan perbatasan tersebut.
Abdi Jauhari menyatakan, hasil pertemuan Sosek Malindo telah dilaporkan kepada Bupati Nunukan (Asmin Laura Hafid) khususnya berkaitan dengan hasil pembahasan PP tersebut.
Akhirnya, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Nunukan, Robby Nahak Serang ditugaskan menemui Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menyampaikan hasil pertemuan Sosek Malindo dan tuntutan pedagang lintas batas.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Asisten Ekonomi Pembangunan, Kemendag RI merespon dengan baik sehingga berencana berkunjung ke Kabupaten Nunukan bertemu langsung dengan pedagang lintaa batas pada 8 Juli 2019. (***)
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here