Aksi unjuk rasa mahasiswa Nunukan
Anggota DPRD Nunukan berdialog dengan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa sebagai solidaritas menentang pasal-pasal kontroversil pada RUU yang sedang dibahas di DPR RI, Rabu (25/9)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – DPRD Nunukan Kalimantan Utara keberatan dituding oleh mahasiswa sebagai lembaga yang senang menikmati fasilitas mewah.

Hal ini seiring dengan aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa menentang pasal-pasal kontroversial pada sejumlah rancangan undang-undang yang telah ditunda pembahasannya di DPR RI.

Anggota DPRD Nunukan, Joni Sabindo saat menemui mahasiswa di Gedung DPRD Nunukan menyatakan, tudingan mahasiswa yang diarahkan kepada anggota DPRD setempat soal fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kepadanya.

Ia menegaskan, fasilitas yang ada saat ini telah tersedia dan layak untuk ditempati atau dimanfaatkan oleh anggota DPRD Nunukan pilihan rakyat.

Jika memang fasilitas tersebut tidak layak untuk dimanfaatkan oleh anggota dewan maka tidak mungkin digunakan. Misalnya, Gedung DPRD Nunukan termasuk fasilitas di dalamnya.

Baca Juga:  Krisis Air Bersih, Ketua DPRD Nunukan Dorong Pemda Bangun Embung Baru

“Apabila Gedung DPRD Nunukan dan segala bentuk fasilitasnya ditempatkan pada lokasi yang tidak bagus pun kami siap tempati bersama,” ucap Joni di depan aliansi mahasiswa di Gedung DPRD Nunukan, Rabu, 25 September 2019.

Dalam suasana duduk melantai dihadapan ratusan mahasiswa, legislator PDIP ini berpandangan, tidak benar tudingan mahasiswa Nunukan tersebut bahwa anggota DPRD Nunukan menikmati fasilitas mewah.

Bahkan Joni menyatakan, jika negara hanya menyediakan Ia mengharapkan, sikap seperti itu salah alamat dan tidak sesuai fakta di lapangan sehingga patut dipertanyakan kebenarannya.

Joni dalam hal ini juga menilai, perjuangan mahasiswa terkait dengan sejumlah pasal yang dianggap kontroversial sangat tepat. Tetapi tetap mengedepankan perjuangan yang subtansial.

Baca Juga:  Hindari Wartawan Dijerat UU ITE, PWI -Polda Kaltara Teken MoU Transparansi Informasi

Menurut dia, solidaritas mahasiswa memprotes sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang tentang KUHAP dan Pertanahan adalah bentuk kewajaran yang patut diapresiasi.

Mahasiswa disarankan melakukan aksi dengan tuntutan yang benar-benar terinci dan sesuai dengan fakta agar tidak berbias pada hal-hal yang keluar dari konteks perjuangan.

Aksi gabungan mahasiswa dari sejumlah kampus di Kabupaten Nunukan ini sebagai bentuk solidaritas yang tidak sepaham dengan konsep atau draf dari RUU tersebut.

Turut hadir dalam dialog bersama mahasiswa adalah Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro, perwakilan dari Kodim 0911 Nunukan dan perwakilan pemerintah daerah.

Baca Juga:  FKPT dorong peran media Kaltara tangkal hoaks dan radikalisme

Aksi mahasiswa pada sejumlah kota besar telah berlangsung sejak 23 September 2019. Pergerakan dari kampus ke kampus yang tumpah ke jalan-jalan protokol ibarat lautan manusia.

Tak sedikit terjadi aksi bakar-bakar ban mobil hingga penyanderaan kendaraan oleh mahasiswa tersebut.

Namun sebagian besar mahasiswa rela berjalan kaki hingga puluhan kilo meter demi menuangkan konsep-konsep intelektualnya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here