Sebatik (berandatimur.com) – Dua desa yaitu Setabu Kecamatan Sebatik Barat dan Tanjung Karang Kecamatan Sebatik dianggap gagal memanfaatkan dana desa yang bersumber dari APBN yang dikucurkan setiap tahun untuk menurunkan angka kemiskinan.

Sebagaimana dikemukakan Sekretaris Desa Setabu, Robiansyah di Sebatik, Rabu (5/9) bahwa angka kemiskinan di desanya malah meningkat dari 211 kepala keluarga (KK) pada 2017 menjadi 216 KK pada 2018.

Ia mengaku, tidak tahu menahu adanya peningkatan angka kemiskinan padahal dana desa yang diterimanya cukup besar yakni Rp1,2 miliar pada 2018.

Menurut dia, Japri selaku kepala desa yang lebih tahu selaku pengguna anggaran yang mana saat ini telah mengundurkan diri karena mendaftar calon anggota legislatif pemilu serentak 2019.

Robiansyah menyatakan, dana desa selama ini dipergunakan meningkatkan sejumlah ruas jalan, membangun jembatan jerambah dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga:  Soal Perayaan Malam Pergantian Tahun, Pemprov Sulsel Minta Diisi Kegiatan Positif

Hanya saja, tidak memperlihatkan fisik infrastruktur yang telah dibangun tersebut. “Kita bangun tiga paket peningkatan jalan menjadi agregat dan jembatan jerambah,” beber dia.

Anehnya, jumlah dana desa besar tetapi angka kemiskinan mengalami peningkatan atau tidak sesuai misi utama dana desa untuk menurunkan angka kemiskinan di pedesaan.

Hal yang sama terjadi di Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik. Kepala desanya, Anir, Rabu (5/9) beralasan angka kemiskinan di desanya disebabkan banyak faktor.

Salah satunya pengaruh desa sekitarnya dimana warganya seringkali keberatan apabila tidak mendapatkan bantuan warga miskin karena melihat atau mendapatkan informasi dari warga desa terdekat.

Kemudian, banyak warganya yang selalu ingin mendapatkan bantuan warga miskin meskipun kenyataan sehari-harinya sudah mampu.

Baca Juga:  Belasan santriwati pesantren di Bandung melahirkan, diperkosa guru agama sendiri

Faktor inilah, lanjut Anir yang menyebabkan angka kemiskinan di desanya masih lebih dari 338 KK pada 2017 hingga 2018 ini.

Jumlah angka kemiskinan ini di Desa Tanjung Karang diketahui dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Nunukan sesuai penerima beras miskin (raskin).

Anir mengatakan, tidak percaya juga data dari BPS tersebut karena warganya yang menerima raskin ini tergolong mampu.

Menurut dia, warga di Desa Tanjung Karang ini umumnya memiliki perkebunan kelapa sawit dan budidaya burung walet.

Jumlah penduduk Desa Tanjung Karang sebanyak 500 KK atau 2.500 jiwa dengan dana desa pada 2018 sebesar Rp1,4 miliar.

Anir juga mengakui, dana desa yang diperolehnya setiap tahun memang mampu menurunkan angka pengangguran melalui proyek padat karya.

Baca Juga:  Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun

Namun penurunan angka pengangguran tidak serta merta menurunkan angka pengangguran di desanya.

Kegagalan kedua desa ini di Pulau Sebatik menjadi tanda tanya karena bertolak belakang dengan tujuan utama pengucuran dana desa ini yaitu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan.

Benarkah dana desa tepat sasaran dengan jumlah yang sangat fantastik yang meningkat setiap tahun.

Apakah realisasi di lapangan sesuai dengan laporan yang dibuat masing-masing desa.

Bagaimana peranan pendamping desa yang dipercayakan melakukan pengawasan program kerja kepala desa menggunakan dana desa tersebut. (***)

Editor: M Rusman

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here