Fraksi-fraksi di DPRD Nunukan sepakat berpendapat APBD Perubahan 2019 agar berorientasi pada kesejahteraan rakyat pada rapat paripurna DPRD Nunukan, Senin (29/7). Foto: Taufik

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Anggota DPRD Nunukan mengharapkan APBD Perubahan 2019 disesuaikan dengan progres pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“APBDP 2019 nantinya diharapkan sesuai dengan progres pembangunan daerah yang berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujar Hj Siti Raudah Arsyad selaku juru bicara fraksi Partai Golkar pada rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi di Gedung DPRD Nunukan, Senin, 29 Juli 2019.

Menurut dia, mencermati penjelasan Nota Keuangan Perubahan APBD 2019 maka fraksi Golkar merekomendasikan kepada pemerintah daerah mampu menggali sumber pendapatan secara luas.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah agar dapat mengefisiensikan perputaran ekonomi sesuai prinsip dasar masyarakat Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

“Setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplayer effect terhadap pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Nunukan yang lebih berkeadilan,” kata kader Partai Galkar ini.

Baca Juga:  Anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar serap aspirasi di Kolipadan

Sebagai bagian dari lembaga legislatif, DPRD Nunukan wajib menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah daerah agar perubahan anggaran baik pergeseran, pengurangan dan penambahan.

“DPRD wajib mengetahui perubahan tersebut, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Permendagri inilah yang menjadi dasar pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dengan kewenangan mengubah peraturan daerah melalui tahapan penyusunan raperda APBD Perubahan,” lanjut Siti Raudah.

Hal senada disampaikan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Hj Andi Harda memgharapkan, pemda dapat lebih meningkatkan PAD sehingga kondisi keuangan daerah tidak lagi berkiblat dan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat.

Hj Hadra mengemukakan, perencanaan pembangunan harus tepat sasaran dan berorientasi terhadap peningkatan PAD.  Fraksi Gerindra juga berkomitment akan mengawal kebijakan publik yang partisipatif dan mensejahterahkan masyarakat.

Baca Juga:  Saksi Paslon 02 Klaim Temukan Pelanggaran Pemilu di Nunukan

“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan agar efesiensi anggaran terwujud dan mencapai target,” kata Hj Hadra Andi Hamid, Juru Bicara Fraksi Gerinda pada tempat sama.

Anggaran pendapatan daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang di gunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum kesejahteraan masyarakat di daerah.

Untuk menghasilkan struktur anggaran yang berimbang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif, maka APBDP 2019 perlu disusun berdasarkan orientasi tingkat kinerja tertentu.

Kemudian, Fraksi Hati Nurani Rakyat (HANURA) menerangkan, agar  APBD mampu memberikan gambaran secara jelas terkait besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang tercapai.

Baca Juga:  Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) komitmen jaga kondusifitas kamtibmas di perbatasan negara

Alokasi dana yang digunakan membiayai sejumlah program dan kegiatan dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

“ Fraksi Hanura menyetujui untuk membahas lebih lanjut APBD-P 2019 dengan catatn semua langkah yang akan diambil kedepannya hars selaras dengan hukum dan ideologi negara, terutama harus memiliki benefit untuk masyarakat kita tercinta di Kabupaten Nunukan ini,” kata Juru Bicara Fraksi Hanura, Baharuddin Aco. (*)

Penulis: Taufik
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here