Dugaan penyelewengan dana masyarakat oleh petinggi ACT, ini tanggapan PP Muhammadiyah

Gempar! Dugaan Penyelewengan Dana Ummat oleh ACT
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti angkat bicara soal kasus penyelewengan dana ACT. (Sumber: PP Muhammadiyah) 
JakartaPengurus Pusat Muhammadiyah menanggapi dugaan penyelewengan dana kemanusiaan yang dikumpulkan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). Melalui Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebut, gemparnya kasus dugaan penyelewengan dana kemanusiaan oleh ACT menjadi catatan terkait integritas para pengelola lembaga filantropi itu.
Ia mensinyalir gejala berkembangnya ‘duafa entrepreneur‘ atau pialang alias makelar filantropi yang berbisnis dengan memanfaatkan dhuafa.
“Kasus ACT itu juga menjadi catatan tentang integritas para pengelola lembaga filantropi. Banyaknya musibah dan tingginya kedermawanan masyarakat menjadi peluang bisnis para pialang filantropi,” katanya pada Selasa 5 Juli 2022.
“Di masyarakat terdapat gejala berkembangnya ‘duafa entrepreneurs‘, mereka yang berbisnis dengan komodifikasi kaum duafa,” sebut Abdul Mu’ti.
Ia pun meminta pemerintah serius mengawasi lembaga filantropi. “Pemerintah perlu membuat lembaga semacam OJK (otoritas jasa keuangan) dalam lembaga keuangan Syariah. Ini untuk memastikan keterlaksanaan good corporate governance,” ujar dia.
Menurut dia, ketiadaan lembaga pengawas filantropi menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penyelewengan.  “Tidak adanya lembaga otoritas yang mengawasi lembaga filantropi merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan oleh pengurus,” paparnya.
“Penyelewengan juga berpotensi terjadi, tidak hanya secara governance, tetapi juga penggunaan dana untuk kepentingan politik dan distribusi yang tidak sesuai aturan,” tambah Abdul Mu’ti.
Pada kesempatan itu, PP Muhammadiyah mengimbau agar masyarakat cerdas melihat sebuah lembaga amal yang meminta sumbangan kemanusiaan. “Masyarakat perlu lebih cerdas menilai profesionalisme dan akuntabilitas lembaga filantropi,” kata dia.

“Masyarakat berhak untuk mengetahui penggunaan dana yang telah mereka salurkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan,” sebut Sekum PP Muhammadiyah ini. (***)

Baca Juga:  Bos ACT akui kirim bantuan ke Suriah, Ibnu Khajar beralibi tak tahu Syiah atau ISIS

Sumber: Kompas
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here