Pertemuan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dengan pengusaha batubara membicarakan soal kuota produksi 2019. Foto: Humas Pemprov Kaltata

TANJUNG SELOR (berandatimur.com) – Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengajak pengusaha batubara untuk menemui Menteri ESDM, Ignatius Jonan terkait dengan alokasi domestik atau domestic market obligation (DMO).

    Rencana itu juga akan dimanfaatkan meminta penambahan kuota produksi batubara bagi Provinsi Kaltara, kata Irianto Lambrie saat bertemu sejumlah perwakilan perusahaan batubara di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/2).

    Irianto mengatakan, kebijakan DMO dinilai kurang transparan sementara
realisasinya dijadikan rujukan bagi Kementerian ESDM dalam
pemberian kuota produksi batubara di suatu daerah.
     “Sesuai data Kementerian ESDM, realisasi DMO yang diakui bagi Kaltara untuk 2018 sebesar 423.179 ton dari realisasi produksi 12,5 juta ton,” beber dia.
     Data tersebut berbeda dengan Dinas ESDM Kaltara yang menyebutkan DMO 2018 mencapai 2.196.350 ton dari realisasi produksi 13.610.413 ton.
     Perbedaan data ini yang akan
diklarifikasi dengan Menteri ESDM, sebut Irianto.
    Berdasarkan data Kementerian ESDM itulah maka pada tahun 2019 kuota produksi batubara di Kaltara, dijatah 6,25 juta ton.
    Kuota itu, sama dengan 1,28
persen dari kuota produksi batubara nasional tahun ini sebesar 463 juta ton,
ungkap Gubernur Kaltara ini.
    Tingginya atensi Gubernur terhadap upaya penambahan kuota produksi
batubara Kaltara, juga didorong oleh respons Kementerian ESDM
terhadap upaya serupa yang dilakukan pada tahun 2018.
    Ia menyatakan, sedianya Menteri ESDM
secara lisan sudah memberikan persetujuan penambahan kuota produksi
batubara di Kaltara. Hanya saja dalam realisasinya, Dirjen Minerba belum ada
mengeluarkan keputusan.
    Termasuk belum membalas surat dari Pemprov Kaltara terkait masalah yang dimaksudkan.
     Menurut dia, penambahan kuota batubara akan mempengaruhi sisi kehidupan masyarakat di daerah itu melalui pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan masuknya dana bagi hasil.
    Jika kuota produksi
batubara ini berkurang maka pihak perusahaan akan mengurangi kinerja. Artinya, mengurangi pengeluaran yang berujung pada pengurangan jumlah karyawan berujung pada pemutusan
hubungan kerja.
    Sesuai data Dinas ESDM Kaltara, sumbangan Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) perusahaan batubara di Kaltara selalu meningkat dari tahun ke
tahun.
    Pada 2017, dari rencana PNBP Rp 522,8 miliar, terealisasi Rp 567,4
miliar.
    Tahun 2017, dari rencana PNBP Rp 520,5 miliar, terealisasi Rp 690,1 miliar. Untuk tahun 2019, rencana PNBP ditarget Rp 730,1 miliar.
    Sehubungan dengan usulan penambahan kuota produksi batubara itu belum disetujui Kementerian ESDM maka pembagian kuota produksi yang sudah ditetapkan pun ditunda.
    Padahal, pembagian kuota sudah harus dilakukan kepada 14 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di provinsi itu.
    “Untuk pendahuluan, saya menugaskan kepala Dinas ESDM beraudiensi ke Kementerian ESDM membahas masalah ini,” imbuh Irianto.
     Apabila tak bisa direalisasikan, maka saya bersama pihak perusahaan akan
meminta dijadwalkan bertemu Menteri ESDM. Jadi, pemerintah dan
perusahaan harus solid dan memiliki pemahaman yang sama,” pinta dia. (*)
Editor    : M Rusman
Sumber : Humas Pemprov Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here