Harga Ayam Anjlok, Pemkab Nunukan Kumpulkan Pedagang dan Peternak

NUNUKAN (berandatimur.com) –  Menyikapi anjloknya harga ayam di pasaran, Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengumpulkan pedagang dan peternak membahas solusi dan regulasi penyebarannya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Nunukan, Robby Nahak Serang yang pimpinan pertemuan di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Jumat (1/3) menyatakan, permintaan terhadap ayam potong lokal mengalami penurunan sejak beberapa pekan terakhir.

Artinya tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan yang melimpah. “Banyak stok ayam, tapi demand (permintaan) menurun,” ujar Robby.

Akibat yang ditimbulkan, harga daging ayam jadi murah ini di pasaran. Selain itu, usia ayam telah melewati masa panen yang menyebabkan biaya produksi ikut meningkat.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Programkan Buka Ribuan Hektar Lahan Perkebunan Jagung

Dampaknya antara biaya yang dikeluarkan oleh peternak dengan pemasukan tidak sesuai, ungkap Robby pada rapat koordinasi fasilitasi peternak dan pedagang ayam di Nunukan tersebut.

Robby mengutarakan, berkaitan dengan ayam potong lokal untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapinya pihaknya telah mengajak instansi terkait menyusun regulasi manajemen dan zonasi penyebarannya sejak tiga bulan lalu.

Ia menegaskan, pemda berwewenang dan harus hadir untuk mengatur masalah manajemen dan zonasi penyebarannya.

Peternak ayam dan pedagang saat dikumpulkan di Kantor Bupati Nunukan membicarakan permasalahan anjloknya harga daging ayam, Jumat (1/3).
Foto: Pemkab Nunukan

Pada kesempatan itu, Sekretaris Asosiasi Peternak Mandiri Nunukan, Aryo menyarankan, pemda melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lainnya soal suplainya.

Baca Juga:  Masuk Daerah Endemis, Pemkab Nunukan Lakukan Antisipasi Dengan "Gebug" DBD

Kemudian dia juga meminta suplai DOC satu pintu di Kabupaten Nunukan ini agar tidak terjadi over produksi.

Lalu, Aryo juga menginginkan adanya BUMD untuk mengelola aset daerah seperti “cool storage” yang sempat diwacanakan Pemda 6 bulan yang lalu.

Lebih lanjut masukan dari pedagang adalah permintaan adanya standarisasi harga dan kontrol di lapangan supaya tidak ada lagi monopoli dan ketimpangan harga di pasar.

Menindaklanjuti semua masukan dari peternak dan pedagang, Robby mengajak instansi terkait untuk segera membuat SK bupati yang akan mengatur manajemen harga dan zonasi pasar.

“Senin atau Selasa paling lambat kita sudah harus membuat regulasi ini. Karena pemerintah yang harus hadir bagi masyarakat mengatur semuanya,” tandas Robby.

Baca Juga:  DPMD Kaltara Bimtek Kader Posyandu

Robby juga menyatakan, ke depan tidak ada lagi istilah peternak mandiri atau mitra. Lebih baik disatukan bahasa agar semua terakomodasi dan tidak ada yang memonopoli. (***)

Editor : M Rusman
Sumber : Pemkab Nunukan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here