Ketua Umum Badko HMI Kaltimtara, Abdul Muis

Samarinda (BERANDATIMUR.COM) – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Timur Kalimantan Utata mempertanyakan kepastian hukum soal kasus dugaan suap proyek Multiyears Contract (MYC) DPRD Provinsi Kaltim yang tak kunjung terselesaikan.

Padahal pada Mei 2019 publik digegerkan dengan maraknya pemberitaan di media massa terkait dugaan suap fee proyek tersebut oleh Kadis PU Kaltim kepada oknum anggota DPRD sebesar Rp 8 miliar.

Dugaan suap tersebut terendus oleh publik pasca beredarnya surat laporan salah seorang anggota DPRD Kaltim yang ditujukan kepada KPK RI.

Namun surat yang ditandatangani pada 27 Mei 2019 itu urung disampaikan kepada lembaga anti rasuah dengan alasan demi menjaga citra lembaga perwakilan rakyat itu.

Baca Juga:  Gara-gara Pencemaran Laut, Produksi Rumput Laut di Nunukan Anjlok?

Pada 31 Mei 2019, salah satu LSM melaporkan dugaan suap ini ke Kejati Kaltim. Laporan LSM ini dijanjikan akan diproses usai lebaran Idul Fitri 1440 Hijriyah.

Tetapi hingga saat ini pun belum ada kejelasannya sehingga HMI Kaltimtara mempeetanyakannya.

Ketua Umum Badko HMI Kaltimtara, Abdul Muis sangat menyayangkan dan kecewa terhadap kinerja Kejati Kaltim yang tidak menunjukkan keseriusan dan cenderung bungkam/ogah-ogahan menangani kasus dugaan suap fee proyek MYC.

“Kami meminta pihak Kejati Kaltim untuk segera melakukan penyelidikan dengan memanggil seluruh pihak yang terkait dengan dugaan suap fee proyek MYC,” tegas Muis.

Baca Juga:  Sekolah di Perbatasan Minim Fasilitas, Pemprov Kaltara Didesak Lebih Peduli

Menurut pengamatan Muis, tidak sulit mengungkap kasus ini karena beberapa statemen anggota DPRD Kaltim yang beredar di media massa dapat dijadikan petunjuk/rujukan dalam kasus ini.

“Seharusnya mereka sejak awal dipanggil untuk dimintai keterangan agar kasus ini dapat segera terungkap,” harap Ketua Umum Badko HMI Kaltimtara ini.

“Kami juga mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk bersama-sama mengawal kasus dugaan suap fee proyek MYC demi tetap terjaganya marwah lembaga DPRD dan Pemprov Kaltim yang kita cintai,” ujar dia.

HMI Kaltimtara menilai, pengungkapan kasus suap fee proyek MYC menjadi hal yang sangat penting karena akan menjadi pembelajaran  bagi seluruh pihak baik eksekutif maupun legislatif ke depannya. (***)

Baca Juga:  Dana Desa Tanjung Harapan Sebatik Diduga Diselewengkan Melalui BUMDes

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here