Staf Teknis Imigrasi KJRI Kota Kinabalu, M Soleh

Kota Kinabalu (BERANDATIMUR.COM) – Pemerintah Negeri Sabah Malaysia membutuhkan pekerja asing hingga 200.000 orang untuk dipekerjakan di ladang-ladang kelapa sawit, perkebunan dan pertanian.

Jumlah ini terungkap pasca terbitnya Surat Edaran Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM) Sabah tentang deregularisasi pekerja asing agar tidak perlu kembali ke negara asal mengurus paspor karena pertimbangan biaya mahal dan waktu terbuang.

Selain itu, pertimbangan Pemerintah Negeri Sabah mempermudah pekerja asing mendapatkan legalitas adalah mengantisipasi kekurangan pekerja.

Kemungkinan alasan lain terbitnya surat edaran JIM Sabah adalah besarnya biaya yang dibutuhkan dan waktu yang cukup lama apabila kembali ke negara asal mengurus paspor.

Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu melalui Staf Teknis Imigrasi, M Soleh menjelaskan, dirinya mendapatkan informasi kuota pekerja asing yang dibutuhkan Negeri Sabah berkisar 200.000 orang.

Hanya saja, jumlah tersebut masih dibahas pada tingkat Ketua Menteri Sabah dengan perusahaan atau majikan sehingga masih menunggu informasi yang pasti.

Baca Juga:  Penghitungan Perolehan Suara Pilpres/Pileg di Kota Kinabalu Masih berlangsung

Soleh menambahkan, Pemerintah Negeri Sabah masih terus memetakan kebutuhan pekerja asing pasca upaya pemberlakuan deregularisasi atau pemutihan bagi pekerja asing yang dikeluarkan Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM).

Sesuai surat edaran JIM Sabah sendiri, pekerja asing yang dibutuhkan hanya asal Indonesia dan Filipina. Itupun ada ketentuan khusus tidak menerima pekerja baru tapi memaksimalkan pekerja asing telah ada saat ini.

“Saya dapat informasi di Sabah ini dibutuhkan sekira 200.000 pekerja asing. Tapi masih dikalkulasi kuotanya oleh Pemerintah Sabah,” ujar dia beberapa waktu yang lalu.

Mengenai deregularisasi tersebut, dia katakan, pemberlakuannya sejak 1 April 2019 tetapi pendaftaran baru dimulai pada Juni 2018 hingga 31 September 2019.

Soleh menilai kebijakan Pemerintah Negeri Sabah menderegularisasi pekerja asing memberikan peluang kepada pekerja asal Indonesia yang telah lama bekerja di negara itu untuk mendapatkan dokumen keimigrasian.

Baca Juga:  Malaysia Usir Lagi TKI Bermasalah

Kemudahan ini juga tentunya memberikan kepastian perlindungan kepada TKI ilegal selama ini yang jumlahnya masih cukup banyak di Negeri Sabah.

“Jika kuota kebutuhan ini benar maka dipastikan pekerja asal Indonesia akan memperoleh perlindungan hukum yang sah,” kata Soleh di ruang kerjanya.

Soleh menyayangkan adanya pembatasan sektor pekerjaan yang diberikan kemudahan melalui deregularisasi tersebut yakni hanya sektor perladangan kelapa sawit, perkebunan dan pertanian.

Sedangkan sektor pembantu rumah tangga, pekerja warung makan, penjaga toko dan pekerja taman tidak dicantumkan dalam surat edaran tersebut.

Namun Soleh optimis Pemerintah Negeri Sabah tidak melarang pekerja asing asal Indonesia selain dari ketiga sektor itu.

Ia juga menegaskan, tetap menerima permohonan paspor dari TKI sektor rumah tangga, warung makan, penjaga toko dan lain-lainnya asal majikannya bersedia menjaminnya.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Negeri Sabah ini dinilai sangat tepat dan membantu TKI yang belum memiliki paspor sekaligus dengan seluruh keluarganya.

Baca Juga:  Dikalahkan Jepang, Atlit Karate Indonesia U16 Raih Medali Perak

Oleh karena itu, Imigrasi KJRI Kota Kinabalu tentunya perlu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan nantinya.

Deregularisiasi pekerja asing ini mulai berlaku 1 April 2019 hingga 31 September 2019 maka seluruh perusahaan yang menggunakan pekerja asing sedang melakukan pendataan termasuk kebutuhannya untuk dilaporkan kepada pemerintah negara bagian timur Malaysia ini.

Kepemilikan paspor yang dijamin oleh WNI untuk bekerja di Negeri Sabah pun memberikan ruang untuk terlindungi dan mendapatkan hak-haknya. (***)

Editor : M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here