Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie pimpin rapat

NUNUKAN (berandatimur.com) – Inflasi Indonesia bagian timur pada triwulan I tahun 2019 mencapai 3,70 persen termasuk di Provinsi Kalimantan Utara pada kisaran 3,30 hingga 3,70 persen.

Demikian disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengacu pada Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Laporan Nusantara Februari 2019 pada Selasa (5/3).

Sekaitan dengan inflasi ini, ada beberapa risiko tetap harus diwaspadai antara lain, kemungkinan cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan banjir atau longsor khususnya di Sulawesi, Maluku dan Papua.

Kemudian, peningkatan harga emas internasional, serta peningkatan permintaan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019.

“Untuk meminimalisir risiko peningkatan tekanan inflasi 2019, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan beberapa kebijakan strategis,” ujar dia.

Beberapa program baru pada 2019 akan segera diinisiasi sesuai dengan kerangka peta jalan pengendalian inflasi daerah periode 2019-2021.

Mencakup upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K),” beber Irianto.

Baca Juga:  Harga Ayam Anjlok, Pemkab Nunukan Kumpulkan Pedagang dan Peternak

Dari sisi ketersediaan pasokan, implementasi program TPID terutama fokus pada pasokan komoditas beras, daging ayam ras, ikan segar, cabai rawit, cabai merah, serta bawang merah.

Beberapa program yang telah dan akan terus dilakukan antara lain sistem pertanian tanaman bahan makanan dan unggas yang terintegrasi di Bali Nusra. Lalu, perluasan urban farming di Sulawesi, Kalimantan, dan Bali Nusra.

Selanjutnya, kerja sama penyediaan pasokan ikan dengan pelaku industri ke pasar tradisional di Maluku dan Papua.

Pemberian bantuan teknis dan sarana prasarana penangkapan ikan di Makuku papua dan Sulawesi, pengembangan klaster ikan bandeng dan aneka bumbu di Sulawesi, dan penguatan distribusi pasokan daging ayam ras beku sebagai alternatif daging ayam ras segar di Kalimantan.

Sementara untuk menjaga kelancaran distribusi, TPID menjalankan berbagai program untuk memperkuat kerja sama antar daerah serta memastikan tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai.

Baca Juga:  Sebelum TKI Deportasi Datang, Bupati Nunukan Tinjau Pelabuhan Tunon Taka

“Penguatan perdagangan antardaerah dilakukan baik antar provinsi di KTI, antara provinsi di luar KTI, antar kabupaten dalam satu provinsi, maupun antara kabupaten di dua provinsi yang berbeda,” ungkap Irianto.

Penguatan infrastruktur transportasi dan konektivitas ditempuh oleh TPID melalui pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan untuk memastikan kelancaran distribusi barang dari daerah asal ke daerah tujuan.

Sementara itu, berdasarkan berita resmi statisk Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Provinsi Kaltara Bulan Februari 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, pada Februari 2019, terjadi deflasi sebesar minus 0,03 persen.

Sementara tingkat inflasi tahun kalender sebesar 0,94 persen dan inflasi tahun ke tahun 5,38 persen.

Deflasi di Kaltara, khususnya Kota Tarakan dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar minus 2,35 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar minus 0,11 persen.

Baca Juga:  LAWAN COVID-19! Alternatif Puskesmas Binusan Jadi Ruangan Isolasi Hingga Peluang Nunukan Usulkan PSBB

Sedangkan yang mengalami peningkatan indeks adalah pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 4,40 persen.

Selanjutnya kelompok sandang sebesar 0,07 persen, kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,05 persen, serta kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen.

Sementara indeks harga pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, sebesar 0,00 persen. (*)

Editor : M Rusman
Sumber : Humas Pemprov Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here