Inflasi tinggi, Jokowi sentil 5 kabupaten/kota salah satunya Bulungan Kaltara

Presiden Jokowi Sentil Kabupaten/Kota Inflasi Tinggi

Jakarta (BERANDATIMUR) – Setelah harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan pemerintah pada 3 September 2022, berimbas pada naikknya harga barang kebutuhan pokok sehingga sejumlah daerah mengalami inflasi cukup tinggi.

Pemerintah pusat pun mengumpulkan pemerintah daerah (Pemda) membicarakan langkah-langkah antisipatif terkait ancaman inflasi.

Melalui rapat virtual pada Senin, 12 September 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti Pemda agar melakukan tindakan dalam  mengendalikan laju inflasi di daerahnya.

Pada rapat virtual tersebut, Jokowi menyebutkan kelima kabupaten/kota yang punya inflasi tertinggi di Indonesia yakni Kabupaten Luwuk Provinsi Sulteng sebesar 7,8 persen; Kabupaten Jambi Provinsi Jambi 7,7 persen; Kotabaru Provinsi Kalsel 7,6 persen; Sampit Provinsi Kalteng 7,5 persen; dan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kaltara 7,4 persen.

Baca Juga:  Jokowi Lantik Wakapolri Jadi Men PAN-RB

“Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan,” tegas Jokowi saat pembahasan pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah secara hybrid, Senin 12 September 2022.

Kemudian Jokowi juga menyebutkan 10 provinsi dengan inflasi tertinggi yakni Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali dan Sulawesi Tengah.

Ke-10 provinsi dengan inflasi tertinggi berada di Pulau Sumatera. “Saya juga nggak tahu ini kenapa. Tolong dilihat betul ini di Sumatera 5 provinsi itu,” pintanya.

“Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia tidak ngerti inflasi itu apa dan berakibat kepada rakyatnya itu apa. Hati-hati dengan satu kata ini, inflasi, hati-hati,” tegasnya.

Baca Juga:  FIFA sarankan PSSI gunakan VAR di Liga 1

Pemerintah pusat sendiri sudah membuat aturan bahwa sebesar dua persen dari alokasi dana transfer umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) di daerah bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM.

“Dua persen ini bisa dalam bentuk bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini,” terangnya.

Menurut data yang dipegang Jokowi, per hari ini dua persen dari DAU bisa mencapai Rp2,17 triliun. Sementara untuk belanja tak terduga ada sebesar Rp16,4 triliun, dan baru digunakan Rp6,5 triliun. Jokowi meminta dana itu digunakan untuk redam inflasi. (*)

Baca Juga:  Penyakit Komplikasi, TKI Deportasi Asal NTT Meninggal Dunia di Nunukan

Sumber: detik.com
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here