KOLASE- Tumpukan karper selundupan dari Malaysia yang diangkut KM Thalia di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan tujuan Parepare, Rabu (28/8).

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Pemberitaan sebelumnya per tanggal 23 Oktober 2019, Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan, Muhtar menyatakan, belum ada perusahaan impor yang terdaftar di pemda setempat.

Oleh karena itu, segala kegiatannya dianggap ilegal karena dipastikan belum memiliki dokumen sah selaku perusahaan impor.

Namun pernyataan tersebut diklarifikasi setelah salah satu perusahaan yakni CV Filzah melakukan keberatan atas pernyataan tersebut.

Menurut Muhtar pada Kamis, 24 Oktober 2019 bahwa setelah pemilik perusahaan memperlihatkan dokumen perusahaan yang dimiliki ternyata lengkap termasuk izin impor berupa Angka Pengenal Impor (API) dari Kementerian Perdagangan yang inklud dalam Nomor Izin Berusaha (NIB) yang terbit pada 11 April 2019 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca Juga:  Pertarungan Hidup Mati, Produk Indonesia Vs Malaysia di Nunukan

“Ternyata perusahaan pemasok karpet itu dokumennya lengkap,” ujar dia. Hanya saja, perusahaan CV Filzah ini tidak tercatat di register Bagian Ekonomi Pemkab Nunukan.

Selama in, perusahaan yang tercatat pada Bagian Ekonomi hanya sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Sedangkan perusahaan impor barang khusus dari Malaysia belum ada. Makanya, mencurigai kegiatannya selama dikategorikan ilegal.

Tetapi tidak ada masalah lagi, setelah pemilik perusahaan ini memperlihatkan dokumennya.

Sesuai data yang diperlihatkan Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan, CV Filzah dengan NIB nomor 9120001431716 dengan nama KLBI berupa perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga.

Adapun jenis API yang dimiliki API Umum khusus kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan perdagangan.

Baca Juga:  Zainal-Yansen Akan Perbaiki Jembatan Lorong dan Perbanyak Bedah Rumah

Masih kata Muhtar, CV Filzah juga memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari BKPM yang terbit pada 15 Mei 2019.

CV Filzah selama ini memasok jenis barang tekstil dengan tujuan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Jepri selaku pemilik CV Filzah ini dalam daftar Kementerian Perdagangan, perusahaannya memiliki jenis API Produsen (API-P).

API Produsen adalah hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk digunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong dan atau bahan untuk mendukung produksi.

Oleh karena itu, ada perbedaan API dalam NIB dari BKPM dengan data online Kementerian Perdagangan.

Baca Juga:  FLASH - 138 WNI dideportasi dari Malaysia tiba di Nunukan hari ini

Jepri juga mengaku tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan karena perusahaannya bergerak pada perdagangan umum.

API hanya dapat diterbitkan oleh Menteri Perdagangan yang dimandatkan kepada BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Kadis Perdagangan Provinsi yang telah membentuk Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here