Irianto Lambrie Lantik Sekda Definitif dan Sejumlah Pejabat Pemprov Kaltara

NUNUKAN (berandatimur.com) РGubernur Kaltara, Irianto Lambrie melantik dan mengambil sumpah/janji Sekretaris Daerah (Sekda) definitif dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

“Hari ini, saya melakukan pengambilan sumpah/janji Sekda definitif sekaligus melantik pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pengawas tenaga kerja, dan juga kepala sekolah di lingkungan Pemprov Kaltara tahun 2019,” ujar Irianto Lambrie di Tanjung Selor melalui akun facebooknya, Senin (7/1).

Sekda definitif Provinsi Kaltara yang dilantik dan diambil sumpah/janji adalah H Suriansyah dilanjutkan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pengawas tenaga kerja, dan kepala sekolah.

Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama, yang dilantik adalah M Ishak dari jabatan lama sebagai Kepala BKD Kaltara menjadi Kepala BPSDM Kaltara.

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie berjabat tangan dengan Sekdaprov Kaltara yang baru, Suriansyah usai pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, Senin (7/1). Foto: Humas Pemprov Kaltara

Usdiansyah, jabatan lama Kepala Biro (Karo) Perekonomian menjadi Karo Kesra bertukar posisi dengan Rohadi.

Taufik Hidayat dipromosikan menjadi  Karo Pemerintahan Umum dan menugaskan, Sekretaris BKD Kaltara Burhanuddin sebagai Plt Kepala BKD Kaltara hingga ada pejabat kepala BKD Kaltara definitif.

Baca Juga:  Kaltara Target Pendapatan Pajak Daerah 2019 Rp379,4 Miliar

Hari ini, jabatan itu datang dan pergi karena berbagai alasan. Baik karena pensiun, berhenti atas permintaan sendiri, penyegaran atau memperkuat organisasi pemerintah.

Irianto Lambrie menjelaskan, sesuai ketentuan UU Nomor 5/2014 tentang ASN dimana pengisian jabatan pimpinan tinggi bisa dilakukan minimal dengan dua cara.

Yaitu, seleksi terbuka oleh tim seleksi independen yang ditetapkan PPK mulai dari para Presiden, Gubernur, dan Kepala Daerah.

PPK ini berwenang mengangkat, memindah/mutasi serta memberhentikan seorang pejabat dalam jabatan atau dari jabatan sebagai ASN.

Sedangkan KASN juga akan melakukan evaluasi, pengawasan, dan menegur apabila ada pelanggaran dalam pengisian jabatan.

Menyinggung seleksi Sekretaris Provinsi minimal diikuti 3 orang dengan penilaian objektif. PPK akan mengirimkan nama yang direkomendasi kepada Presiden untuk kemudian ditetapkan sebagai Sekprov definitif.

Jadi, kata dia, jabatan Sekprov ini adalah puncak karir bagi ASN yang bertugas di lingkup pemerintah provinsi. Karena kedudukannya itu, maka seorang Sekprov, tak hanya menjadi pembantu utama kepala daerah tapi juga mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepala OPD/Biro hingga seluruh ASN.

Baca Juga:  Gubernur Kaltara Apresiasi Terbitnya Inpres Nomor 1/2019

Tugas lain daripada Sekprov adalah menjadi ketua TAPD provinsi yang bermitra dengan DPRD Provinsi dan bertindak selaku pengelola anggaran, dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie berjabat tangan dengan pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah/janji, Senin (7/1). Foto: Humas Pemprov Kaltara

Lalu, pengisian jabatan tinggi pratama bisa dilakukan juga melalui seleksi, serta mutasi. Untuk mutasi, harus ada pemberitahuan dan rekomendasi KASN. Jadi, prosedur yang sesuai aturan sudah ditempuh.

Gubernur Kaltara mengungkapkan, pada tahun 2019 minimal lima jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan kosong.

Kelimanya adalah Kadisdukcapil, Kepala Satpol PP, Kadinsos, Sekwan, dan Kepala BP2RD. Setiap pergeseran pejabat di level pratama ini, akan menyebabkan pergerakan pada jabatan lainnya.

Penetapan Sekprov Kaltara yang definitif berjalan lancar dan tidak terlalu lama. Oleh karena itu, biasanya promosi jabatan selalu ada konflik kepentingan.

Namun dia tekankan, telah berusaha melakukan penilaian secara objektif, adil dan tanpa diskriminasi.

Mengenai ada yang kecewa pasca mutasi hal itu manusiawi. Ingat, apa yang kita peroleh sesuangguhnya berawal dari apa yang kita kerjakan.

Baca Juga:  Gubernur Kaltara serahkan dana pembangunan Masjid Al Ikhlas Polair Tarakan

“Insya Allah, kalau kita bekerja baik, taat aturan, maka kita akan memperoleh hal yang sepadan,” kata Irianto Lambrie.

“Dari pengalaman saya pribadi, baik sebagai ASN juga keterlibatan penempatan jabatan, apabila ada nama yang dimasukkan tak ada yang komplain,” tambah dia.

Ia mengutarakan, banyak ASN khawatir dimutasi, bahkan mengalami gagal paham. Seolah-olah jabatan tersebut, adalah milik pribadi.

Irianto Lambrie berpesan, jangan lupa, bahwa tidak ada yang abadi. Semestinya, berpikir positif, jernih dan terus mengembangkan niat lurus dalam bekerja.

Menurut dia, dalam pengisian jabatan itu, ada pula rekam jejak yang berisi perilaku orang per orang. (*)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here