Jasa pelayanan Belum Dibayar Pemda, Nakes RSUD Larantuka Kembali Menggelar Aksi Bisu

Larantuka (BERANDATIMUR) – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT kembali menggelar aksi akibat uang jasa pelayanan COVID19 belum dibayar pemerintah daerah setempat.

Aksi yang digelar pada Rabu, 30 Nopember 2022 menuntut dana klaim jasa pelayanan kesehatan COVID-19 sebesar Rp5,6 miliar yang menjadi haknya segera dibayar.

Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini ratusan nakes memakai pakaian kebesaran putih-putih membentangkan spanduk dan poster berdiri berjejer di pelataran rumah sakit dengan tulisan yang mengencam sikap Pemkab Flores Timur yang menolak membayarkan haknya yang bersumber dari Kementerian Kesehatan.

Namun aksi yang digelar ini, pengunjuk rasa tidak mengeluarkan kata-kata alias membisu.

Baca Juga:  Garagara Kisruh Pilkades, Sekolah dan Puskesmas Sagu Pernah Disegel Warga

“Ini hanya menggelar aksi bisu. Yang ingin tahu aksi mereka, harus membaca tulisan pada spanduk dan poster,” ujar salah seorang pengunjukrasa.

Setelah itu, pengunjukrasa dengan membentangkan spanduk melakukan long march menuju Kantor Bupati Flores Timur.

Tulisan pada spanduk dan poster, antara lain: “Kami bukan budak kalian, yang bekerja tanpa upah”. “Sekarang bukan lagi wakil rakyat tapi wakil uang”.

“Kami sudah tidak percaya pada wakil rakyat dan pemerintah Flores Timur” dan  “Jangan rampok hak kami, itu keringat kami”.

“Hay penguasa pendatang baru kembalikan hak kami. 40 prosen hak nakes seumpama tempe, tidak ada yang tahu, masih adakah rasa dan hatimu untuk kami para nakes”.

Baca Juga:  Selama kegiatan religi, PHBI Omesuri raup dana umat sebesar Rp59 juta lebih

“Ingatlah wahai bos dewan terhormat, kami yang memilih kalian 5 tahun sia-sia. Kami tidak mundur selangkah pun sebelum hak kami dikembalikan. Kami bukan tempat kami peralat memilih kebutuhan perut kalian saja dan biarkan keluarga kami kelaparan”.

Kemudian tuntutan nakes RSUD Larantuka ini adalah:

1. Pemda harus mengakui hak jasa pelayanan pasien Covid-19 tahun 2021 sesuai Perbup Nomor 41 thn 2021 dan menganggarkannya di tahun 2023

2. Pengakuan hak harus dituangkan dalam surat keputusan bupati

3. Meminta Penjabat Bupati Flores Timur mengakui adanya hak seluruh karyawan RS di dalam jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp 5,6 Miliar, dan

Baca Juga:  Memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Wartawan Flotim Berbagi

4. Jika hak RS tidak diakui, maka kami akan menghentikan pengklaiman dan aksi ini akan kami lanjutkan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pejabat yang menemui pengunjukrasa. (*)

Reporter: Yakobus Elton Nggiri
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here