Kadisdukcapil Kaltara, Samuel Parangan

TANJUNG SELOR (berandatimur.com) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) demi mempermudah data peserta didik..

Hal ini dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung kebijakan sistim zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ajaran 2019/2020

Kepala Dinas Dukcapil Kaltara Samuel Parangan didampingi sekretarisnya Sumaji di Tanjung Selor, Rabu menyatakan, penggabungan data pokok pendidikan (dapodik) dengan data kependudukan telah sesuai dengan kesepakatan bersama Kemendikbud dan Kemendagri beberapa waktu lalu.

Pengintegrasian tersebut bukan hanya menghadapi PPDB tetapi juga akan dilakukan mulai PAUD hingga SMA/SMK baik berkaitan dengan aspek data kependudukan termasuk perpindahan, prestasi dan bakat-bakatnya.

Baca Juga:  Pemprov Kaltara bantu tokoh agama/masyarakat di Nunukan

“Integrasi data kependudukan dengan Dapodik merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama Mendikbud dengan Mendagri terkait pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Elektronik dalam lingkuptugas Kemendikbud,” sebut Samuel Parangan.

Informasi terakhir yang diperoleh terakhir saat ini sudah melakukan MoU (Memorandum of Understanding) sehingga pelaksanaan teknisnya masih menunggu perintah dari Dirjen Dukcapil Kemendagri,” tambah dia.

Samuel mengatakan, telah mendapatkan informasi pula bahwa Kemendikbud telah mengambil link kepada Dirjen Dukcapil secara online, sehingga nantinya untuk mendapatkan data.

“Teknisnya nanti dari Kemendikbud mengambil semua data kependudukan kepada Dirjen kependudukan. Itu langsung tersebar ke kabupaten kota. Sehingga Disdikbud daerah tidak lagi ke Disdukcapil di daerah, tinggal menyesuaikan saja,” jelasnya.

Baca Juga:  Rumput Laut Nunukan Diekspor ke Korsel, Sepanjang 2020 Sebanyak 242,4 Ton

Samuel mengimbau NIK wajib dimiliki oleh semua warga negara Indonesia termasuk anak yang baru lahir pun harus terdaftar di Disdukcapil untuk memiliki NIK.

“NIK diberikan pertama kali setelah itu diberikan akta lahir, maka itu lah yang berkembang menjadi KIA, KTP,” imbuh Samuel.

Ijasah juga semuanya didasari dari NIK dan Akta kelahiran. Oleh karena itu, siswa yang belum memiliki data sama sekali atau belum terdata, sebaiknya segera mendaftarkan data dirinya di Disdukcapil kabupaten/kota masing-masing.

Secara terpisah, Sekretaris Disdikbud Kaltara Teguh Heri Sutanto menjelaskan, pengintegrasian dapodik dengan data kependudukan itu bertujuan untuk mendukung program pendidikan seperti wajib belajar 12 tahun, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan sistem pendidikan lainnya yang berbasis zonasi.

Baca Juga:  Nunukan Target Pertahankan Opini WTP pada 2019

“Nanti seluruh siswa tidak lagi memakai NISN, cukup dengan NIK. Sebab, Kemendikbud dan Disdukcapil akan mengintegrasikan antara dapodik dengan data kependudukan dan pencatatan sipil,” jelas Teguh. (*)

Editor: M Rusman

Sumber: Humas Pemprov Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here