Kaltara Masih Kekurangan BBM, Gubernur Temui BPH Migas Usulkan Penambahan Kuota

Gubernur Kaltara Usulkan Penambahan Kuota BBM Tahun Depan
Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum

Jakarta (BERANDATIMUR) – Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menemui Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna menyampaikan usulan penambahan kuota tahun depan terutama jenis BBM tertentu (JBT) dan khusus penugasan (JBKP).

Tambahan kuota yang diusulkan adalah JBT Solar 58.871,58 kilo liter dan JBKP 213.750,59 kilo liter.

Kedatangan Zainal A Paliwang di BPH Migas turut didampingi perangkat daerah terkait.

Di hadapan Komitmen BPH Migas, Gubernur Kaltara mengungkapkan kebutuhan BBM bagi masyarakat Kaltara cukup tinggi. Sementara kuota selama ini sangat terbatas sehingga mengharapkan ada penambahan pada 2023 nanti.

“Kaltara sangat kurang kuota BBM, sehingga hal ini ingin kami sampaikan, agar nantinya bisa mendapatkan kuota lebih besar khususnya di tahun 2023,” ungkap Zainal di Ruang Rapat Garuda Lantai 5, Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu 23 Nopember 2022.

Ia menyebutkan alasan mengajukan penambahan kuota BBM khususnya jenis solar karena faktor transportasi darat dan laut.

Yakni transportasi penghubung antar wilayah di Kaltara lebih banyak menggunakan jalur laut dan darat.

Baca Juga:  Dua Santri Pesantren di Nunukan Terjangkit Corona

Selain itu, faktor lain adalah terjadinya  pertambahan jumlah penduduk serta kebutuhan di bidang pertanian dan perikanan.

“Jadi usulan kuota yang terus bertambah ini disuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah trasnportasi, perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kaltara yang disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah,” terangnya.

Selama ini, kata dia, pendistribusian BBM di daerahnya masih mengalami kendala seperti kurangnya armada transporter BBM dengan spesifikasi tertentu. Lalu pendistribusian BBM di lembaga penyalur yang kurang tepat sasaran, pemberian kuota di bawah jumlah yang diusulkan, serta terhentinya operasi beberapa lembaga sub penyalur yang ada di Kaltara berdasarkan surat moratorium BPH Migas Nomor 1993/ Ka BPH/2021.

Sehubungan dengan banyaknya kendala tersebut, Pemrpov Kaltara menawarkan solusi dengan menambah jumlah trasnportir darat dengan spesifikasi yang mumpuni dalam memenuhi kebutuhan kuota BBM.

Mengingat Kaltara adalah wilayah perbatasan yang tentu saja geliat pembangunannya sedang tumbuh pesat.

Guna mencegah pendistribusian yang tidak tepat sasaran, Zainal meminta secepatnya aplikasi MyPertamina diimplementasi serta menambah titik lembaga penyalur BBM 1 harga di daerah terpencil, yang lembaga sub penyalurnya berhenti beroperasi.

Baca Juga:  Angka kemiskinan di Kaltara masih tinggi sekira 7,36 persen

Pada kesempatan itu, anggota Komite BPH Migas Abdul Salim mengatakan, untuk solar nasional mendapatkan tambahan 17,8 juta barel untuk 2022, akan tetapi 2023 mendatang, menurun menjadi 17 juta barel.

Untuk itu, dalam merancang kuota daerah, Komite BPH Migas perlu  mendengarkan masukan serta saran dari gubernur dan badan usaha tentang proyeksi konsumsi solar-pertaline tahun depan.

“Tentu ini nanti kita akan lihat daerah mana saja, kegiatan atau sektor mana yang memang kita harus suppor seperti sektor produktif, nelayan, dan UMKM,” jelas Abdul Salim.

Sedangkan untuk sektor konsumtif seperti transportasi darat dan laut memang sangat ketat dengan menggunakan pendekatan, terang dia.

Selain itu, realisasi anggaran tahun sebelumnya juga menjadi acuan.

“Misalnya tahun ini seratus persen, nah itu yang menjadi acuan kita untuk kuota tahun depan, dengan tetap mengacu pada kuota nasional yang di tentukan DPRD dan Pemerintah,” terangnya.

Baca Juga:  Pemprov Kaltara sosialiasikan manfaat data kependudukan

Sementara kuota JBT non transport untuk perikanan, UMKM maka Pemda terutama instansi terkait yang linear perlu ada kerja sama dan koordinasi. Misalnya Kementerian Perhubungan (Kemhub) dengan Dishub dimana hasilnya dikoordinasikan dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).

“Masukan hari ini akan kami (BPH Migas,red) jadikan input. Dinas Kelautan dan Perikanan di Kaltara juga berkoordinasi dengan KKP Pusat sehingga usulan dari Kaltara ini dapat diakomodasi seoptimal mungkin. Saat ini, kami sedang melakukan penghitung secara cermat berdasarkan kuota yang sudah diberikan oleh Pemerintah,” beber dia.

Ia akui memang harus didistribusikan dengan fair sesuai dengan kubutuhan masing-masing daerah. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here