Grafis dana APBN 2019 untuk Kaltara

NUNUKAN (berandatimur.com) – Provinsi Kalimantan Utara memperoleh kucuran dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2019 sebesar Rp10,408 triliun atau mengalami kenaikan diban dibandingkan pada tahun 2018.
Pada tahun 2018, besaran dana APBN yang diperoleh provinsi termuda di Indonesia ini sebesar Rp9,803 triliun atau naik sebesar Rp600 miliar.
Hal ini diakui Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie melalui pesan tertulis Humas Pemprov Kaltara, Senin (11/2) bahwa informasi besaran dana APBN tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) setempat.
Alokasi dana sebesar Rp10,408 triliun ini terdiri dari belanja melalui DIPA Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp3,556 triliun, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp6,852 triliun.
“Mengenai jumlah dana APBN ini masih fleksibel bisa berkurang atau bertambah sebagaimana informasi dari Dirjen Perbendaharaan tergantung kondisi keuangan negara,” ujar Irianto Lambrie.
Gubernur Kaltara menyatakan, nominal Rp10,408 trilun ini dalam bentuk pagu awal. Selain kenaikan pada TKDD, khususnya yang bersumber dari APBN melalui K/L dimana OPD langsung mengalami kenaikan dari Rp3,4 triliun pada 2018 menjadi Rp3,556 triliun pada 2019.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun. Provinsi Kaltara mendapatkan Rp10,408 triliun dengan rincian belanja K/L untuk 228 DIPA senilai Rp3,556 triliun.
Nilai Rp3,556 triliun tersebut untuk belanja pegawai Rp784,2 miliar, belanja barang Rp1,133 triliun, belanja modal Rp1,663 triliun dan belanja sosial Rp5,07 miliar. Sedangkan alokasi TKDD sebesar Rp6,852 triliun.
Irianto Lambrie menjelaskan, dana APBN yang masuk ke daerahnya pada 2019 tersebut adalah anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada daerahnya baik langsung melalui transfer ke kas daerah yang nantinya masuk APBD termasuk yang dikelola Satker K/L.
Mengenai alokasi TKDD sendiri, kata dia, terdiri dari tujuh komposisi yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rp413,636 miliar, DBH SDA Rp992,010 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,857 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp665,307 miliar.
Kemudian, DAK non fisik Rp461,254 miliar, Dana Desa Rp463,268 miliar. Untuk Dana Insentif Daerah pada 2018 sebesar Rp69,5 miliar pada 2019 ini ditiadakan.
Irianto Lambrie menyatakan, Kaltara sebagai provinsi baru memang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dimana mendapatkan dana afirmasi sebagai daerah wilayah perbatasan.
Menyinggung adanya kenaikan dana APBN pada tahun 2019 ini tidak terlepas dari perjuangan Pemprov Kaltara kepada pemerintah pusat baik melalui K/L maupun secara langsung kepada Presiden Jokowi.
“Seperti diketahui setiap bertemu dengan menteri atau presiden selalu menyampaikan berbagai program yang perlu mendapatkan anggaran,” ujar dia.
“Nilai anggaran yang ke Kaltara ini saya optimis akan bertambah seiring dengan adanya dua inpres yang diterbitkan pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019. Yakni Inpres percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor dan Inpres percepatan pembangunan PLBN,” terang Iriant Lambrie. (***)

Baca Juga:  Tiga Bandara di Kaltara Diusulkan pada APBN 2019

Editor   : M Rusman
Sumber: Humas Pemprov Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here