LKP Roby Perbatasan milik Harcungcung yang dijadikan tempat kampanye caleg DPR RI sehingga pemiliknya divonis empat bulan percobaan oleh PN Nunukan.

NunukanĀ (BERANDATIMUR.COM) – Mengampayekan calon legislatif DPR RI Partai Nasdem, Harcungcung pemilik lembaga kursus dan pelatihan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara akhirnya dijatuhi vonis selama empat bulan percobaan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Harcungcung diketahui beralamat di Jalan Mulawarman RT 04 Desa Ajikuning Kecamatan Sebatik Tengah saat ini mengikuti pelatihan di luar negeri melalui Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sekaitan dengan vonis terhadap pengelola lembaga kursus di Pulau Sebatik ini, Ketua Bawaslu Nunukan, Muh Yusran di Nunukan, Selasa (26/3) membenarkan, putusan pengadilan tersebut karena Harcungcung secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu.

Baca Juga:  Bupati Polewali Mandar Launching Proyek Kemanusiaan

Sesuai denganĀ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 521 jo pasal 280 ayat 1 huruf H.

Pada pasal tersebut ditegaskan pelaksana atau tim kampanye pemilu dilarang melakukan aktivitas di lembaga pendidikan, rumah ibadah dan institusi pemerintah.

Sedangkan Harcungcung ini mengampanyekan salah satu caleg DPR RI dari Partai Nasdem di lembaga pendidikan miliknya “Roby Perbatasan” dengan memasang alat peraga kampanye, jelas Muh Yusran.

“Kalau tidak salah, Harcuncung sedang berada di luar negeri. Jadi persidangannya dilakukan in abcentia,” kata Yusran.

Namun kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan Harcungcung ini merupakan pertama kali di Kaltara yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Nunukan dengan hukuman percobaan selama empat bulan.

Baca Juga:  HUT Bhayangkara Ke-73 Momen Indah Bhabinkamtibmas Terbaik Polewali Mandar

Yusran mengulangi, ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019 telah mengatur larangan melakukan aktivitas kegiatan politik di lembaga pendidikan, rumah ibadah dan institusi pemerintah sesuai pasal 280 ayat (1) huruf h, juncto pasal 521.

Apabila melanggar ketentuan ini maka dikenakan sanksi pidana dengan ancaman maksimum penjara dua tahun dan denda Rp24 juta. (***)

Editor : M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here