Kejagung usut dana proyek tower PLN senilai Rp2,25 T dikerjakan perusahaan milik keluarga JK

Kejagung Usut Proyek Pembangunan Tower PT PLN yang Dikerjakan PT Bukaka
Kantor Kejaksaan Agung RI

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut atau penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2016 yang dikerjakan oleh perusaahaan PT Bukaka milik keluarga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana pada Senin, 25 Juli 2022 mengemukakan, pengusutan kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor: Print-39/F.2/Fd.2/07/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Kegiatan proyek pembangunan tower sebanyak 9.085 set dengan anggaran sebesar Rp2,25 triliun lebih.

Baca Juga:  Minyak goreng langka, ternyata ada mafia di Kementerian Perdagangan, Kejagung tetapkan seorang dirjen jadi tersangka

Sumedana mengutarakan PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo) serta 14 penyedia pengadaan tower pada 2016 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Perbuatan ini termasuk delik korupsi karena diduga menimbulkan kerugian negara, ucap Sumedana.

Kejagung telah menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan milik keluarga JK ini karena tidak membuat dokumen perencanaan pengadaan.

Pengerjaan proyek bernilai triliunan rupiah itu, hanya menggunakan daftar penyedia terseleksi (DPT) PT PLN 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Padahal seharusnya menggunakan DPT yang baru 2016.

Baca Juga:  Malaysia akan pulangkan 7.299 TKI, Pemda tujuan siapkan tempat karantina

Sumedana mengungkapkan PLN diduga selalu mengakomodir permintaan Aspatindo sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli oleh PT Bukaka perusahaan milik keluarga JK ini dengan Direktur Operasional merangkap sebagai Ketua Aspatindo.

Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspatindo tersebut telah melakukan pekerjaan pada masa kontrak Oktober 2016-Oktober 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30 persen.

Kejagung juga menyebutkan selama kurun waktu November 2017 sampai Mei 2018 penyedia tower tetap melakukan pekerjaan tanpa dasar hukum sehingga PT PLN memaksa melakukan addendum kontrak pada Mei 2018 yang berisi perpanjangan waktu kontrak selama satu tahun. (*)

Baca Juga:  KABAR GEMBIRA! Pemerintah Rencanakan Pelanggan Listrik 900 VA Non Subsidi dan 1.300 VA Diberi Keringanan Pembayaran

Sumber: Rakyat Merdeka
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here