Pertemuan santai Diskominfotik dan insan pers di Nunukan, Jumat (8/3).

NUNUKAN (berandatimur.com) РKeluh kesah insan pers di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara terungkap saat pertemuan dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) di Cafe Lisa Mambunut Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan, Jumat (8/3).

Pertemuan yang berlangsung santai ini sambil tukar pendapat atau pandangan terkait kondisi atau nasib wartawan dan respon pejabat terhadap keberadaan serta pemberitaan media di Kabupaten Nunukan.

Diawali dengan sepatah kata dari Kepala Diskominfotik, Dian Kusumanto yang mengutarakan, kondisi anggaran pers yang masih sangat minim dari tahun ke tahun.

Seperti usulan anggaran pada APBD 2019 ini sebesar Rp1,2 miliar tetapi dipangkas oleh anggota DPRD Nunukan hingga ketok palu pada kisaran Rp600 juta.

Minimnya anggaran tersebut, kata Dian yang juga admin Grup FB Peduli Nunukan ini mengaku, belum mampu memberikan jumlah nominal sesuai harapan para insan pers.

Baca Juga:  Kelurahan Nunukan Barat gelar vaksinasi "berhadiah" sistim jemput bola

“Kalau boleh dikatakan kami hanya mampu memberikan pembeli cemilan saja,” ujar dia dihadapan puluhan wartawan dari berbagai media yang eksis di daerah itu.

Akibat bahasa yang dilontarkan itu, salah seorang wartawan yang hadir menyambungnya bahwa wartawan butuh gizi juga.

Mengenai minimnya anggaran pers di Kabupaten Nunukan hanya sepersekian kali lipat dibandingkan dengan Provinsi Kaltara yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Wartawan di daerah itu sangat menyayangkan pemangkasan anggaran pers oleh DPRD Nunukan yang mengakibatkan tidak maksimalnya pemberitaan terhadap kegiatan pemda setempat.

Yusuf Palimbongan, wartawan dari media online Mitrapol yang hadir pada pertemuan itu mengungkapkan keluh kesahnya sekaitan dengan kurang adilnya Pemkab Nunukan terhadap semua media dalam pembagian “kue” anggaran pers.

Ia meminta Pemkab Nunukan melalui Diskominfotik agar bersikap adil atau tidak menganakemaskan media tertentu sekaitan dengan pembagian anggaran pers setiap tahun.

Baca Juga:  Pedagang: Harga telur ayam bakal naik menjelang bulan puasa

Bahkan penelusuran BERANDATIMUR.COM diperoleh informasi anggaran pers tahun 2018 “dikuasai” media tertentu dengan dikontrak selama satu tahun. Sedangkan media lainnya hanya dibayar pemberitaannya selama tiga bulan.

Ini membuktikan sikap Pemkab Nunukan dalam menjalankan kerja sama dengan media dianggap tidak adil karena terkesan merangkul media tertentu semata.

“Memang ada media yang dikontrak satu tahun pada 2018 lalu. Media tersebut titipan dari salah seorang pejabat,” ungkap sumber yang minta identitasnya melalui pesan singkatnya.

Adanya sinyalemen media yang dikontrak satu tahun oleh Diskominfotik Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sempat menjadi perbincangan kalangan wartawan di daerah itu.

Disarankan pembagian anggaran pers tahun 2019 tidak terulang seperti 2018. Penggunaan anggaran pers harus transparan dan adil. (***)

Editor  : M Rusman

Klarifikasi Dinas Kominfotik Nunukan melalui medsos Facebook diposting Selasa (12/3) sekira pukul 19.00 wita.

Baca Juga:  Kondisi Pelabuhan Sei Ular memprihatinkan tanpa perhatian pemda

…..Sebenarnya pemangkasan anggaran adalah dari internal tim anggaran Pemda sendiri. Dari rencana anggaran yang sudah diusulkan oleh OPD yaitu Dinas Kominfotik.
Karena memang seluruh OPD harus merasionalisasi rencana anggaran akibat dari rencana pembangunan gedung Kominfotik dan gedung Dinas Penanaman Modal PTSP yang hingga kini belum punya gedung sendiri.
Seperti diketahui APBD TA 2019 memang mengalami penurunan kembali jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. (Dian Kusumanto, Kadiskominfotik Nunukan)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here