Kemensos cabut izin ACT, PKS menyerang balik bilang tergesa-gesa

Dana Rp34 M Bantuan Korban Pesawat Lion Air, ACT Pakai Biayai Koperasi Syariah 2012
Logo ACT
Jakarta  – Setelah izin operasi lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) oleh Kementerian Sosial, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkesen memberikan pembelaan kepada lembaga ini.
Politisi PKS Bukhori Yusuf berpendapat pencabutan izin ACT oleh Kemensos tersebut tergesa-tergesa. Pasalnya, bertindak sebelum ada hasil pemeriksaan bahwa petinggi ACT benar-benar terbukti melakukan penyelewengan dana donasi.
“Sepatutnya Kemensos tiba-tiba melakukan pencabutan izin sebelum terbitnya hasil pemeriksaan Inspektor Jenderal,” kata Bukhori dalam keterangannya pada Jumat 8 Juli 2022.
Anggota Komisi VIII DPR RI menyatakan keberadaan ACT patut diakui dan diapresiasi karena berkontribusi penting dalam ketimpangan ekonomi. “Memecahkan permasalahan sosial ekonomi serta isu kemanusiaan lainnya yang juga beriringan dengan tugas negara,” ujar Bukhori.
Sebab, kata dia, pemerintah atau Kemensos tidak bisa berdiri sendiri menyelesaikan masalah sosial di tengah masyarakat. Tanpa adanya bantuan dari lembaga kemanusiaan atau filontropi semacam ACT yang membantu masyarakat.
“Keberadaan ACT semestinya dipandang sebagai mitra strategis yang perlu dijaga dan dibina yang membantu tugas negara,” bela Bukhori.
Berkaitan dengan kasus ini, Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos Raden Rasman menyatakan perizinan ACT dapat diterbitkan kembali asalkan memenuhi persyaratan terlebih dahulu dengan memperbaiki manajemen internalnya.
“Jika ACT sudah memenuhi persyaratan tersebut maka bisa diajukan kembali ke Kemensos.ACT akan mendapatkan izin bila mampu memperbaiki manajemen internal,” ungkap Rasman pada Kamis 7 Juli 2022. 
Baca Juga:  Rakus!!! Puluhan ribu PNS terima bansos, patut diberikan sanksi

ACT bisa mengajukan kembali izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) sesuai dengan Undang-Undang (UU). “Selama memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap dia.

Selanjutnya Kemensos mememeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan sesuai peraturan perundang undangan. Bukan hanya ACT yang dimintai persyaratan tersebut, tapi semua lembaga filantropi.

“Semua sama, tidak ada perbedaan, Kementerian Sosial melaksanakan tugas pemberian izin pengumpulan uang,” pungkasnya. (***)

Sumber: Pojoksatu
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here